Hirup Gas Beracun, 7 Warga Bogor Tewas di Bak Penampungan

Hirup Gas Beracun, 7 Warga Bogor Tewas di Bak Penampungan

Akibat menghirup gas beracun di dalam bak penampungan air, tujuh warga Desa Cibunar, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, tewas, Sabtu sore.

Ketujuh korban tersebut adalah Iwan (35), Dadi Junaedi (45), Joko (30), Ade Setiawan (40), Syamsuri (45), Mulyadi (19), dan Into (30).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Awalnya, ketiga pekerja yakni Iwan, Ade, dan Setiawan, diminta oleh Abak, pemilik usaha untuk menguras bak penampungan air yang berfungsi untuk mencuci bahan baku kemasan telur berbahan kertas limbah.

Pertama Iwan turun ke bak penampungan berukuran 4x4 meter itu. Namun, baru saja berada di dalam bak tersebut, Iwan terlihat lemas lalu jatuh ke bak penampungan.

Ade dan Setiawan yang berada di atas bak langsung berupaya menolong Iwan. Namun nahas, niat kedua temannya yang hendak menolong Iwan justru ikut pingsan saat berada di dalam bak.

Kemudian empat orang rekan kerjanya yang mengetahui kejadian itu lantas ikut turun untuk mengevakuasi ketiga korban yang sudah terkapar di dalam bak.

"Ternyata empat orang itu juga ikut jadi korban. Mereka semua meninggal di dalam bak," kata Kepala Unit Satpol PP Kecamatan Parungpanjang, Tajudin, Sabtu (30/9/2017).

Bau Menyengat

Menurut Tajudin, ketujuh orang tersebut diduga tewas karena menghirup gas beracun yang sudah bercampur dengan air tersebut.

"Memang bak itu untuk mencuci bahan baku tatakan telor dari limbah. Dari permukaan saja baunya sudah menyengat," kata dia.

Hingga pukul 19.15 WIB, ketujuh korban masih berada di dalam bak penampungan air. Tak ada satu pun yang berani mengeluarkan korban yang dipastikan sudah tewas itu.

"Masih ada di dalam bak, soalnya enggak ada yang berani turun. Kami lagi nunggu Tim SAR dari Kabupaten Bogor," ujar Tajudin.

Baca selengkapnya »

Ini Fungsi Senjata SAGL Milik Polri yang Tertahan di Soetta

Ini Fungsi Senjata SAGL Milik Polri yang Tertahan di Soetta

Senjata Polri jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang ramai dibincangkan baru-baru ini, pernah digunakan di Poso dan Papua. Tapi tak pernah digunakan di Jakarta, meski digunakan untuk operasi dan huru-hara.

Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail mengatakan, pengadaan senjata Polri ini sejatinya tidak banyak, hanya 280 pucuk.

"Kalau selama ini digunakan anti-huru hara yang gas air mata dan asap. Sampai hari ini senjata ini pakai ke Poso dan Papua. Di Jakarta belum kita gunakan," ucap Murad di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Murad menjelaskan senjata ini bukan untuk mematikan seseorang, tapi hanya sebagai senjata kejut.

"Kalau bicara modelnya seram, tapi enggak ada alur. Larinya 100 meter paling jauh itu. Larasnya pendek sekali. Jadi bukan untuk mematikan, tapi hanya kejut," kata dia.

Murad menegaskan, jika pun ada yang terkena langsung senjata SAGL, paling hanya menimbulkan luka. "Ini hanya kejut. Paling sial, luka," Murad menandaskan.

Tertahan di Bandara Soetta

Sebelumnya sempat beredar kabar ratusan senjata jenis SAGL Kal 40 x 46mm ditahan BAIS TNI di di Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten.Senjata ini diduga milik Polri yang berjumlah 280 pucuk dengan 5.932 butir peluru.

Polri pun membenarkan, senjata SAGL milik institusinya yang pengadaannya legal. Senjata tersebut masih diperiksa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Senjata asal Bulgaria ini diimpor PT Mustika Duta Mas dan akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri, menggunakan Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.

"Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah. Semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Mulai dari perencanaan dan proses lelang," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

"Kemudian proses berikutnya direview staf Irwasum dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan). Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga, dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta," dia melanjutkan.

Menurut Setyo, pengadaan ini sudah diketahui Kepala Korp Brimob Irjen Pol Murad Ismail. Bahkan, sudah sepengetahuan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Baca selengkapnya »

Airlangga Hartanto Jadi Plt Ketum Golkar Setya Novanto?

Airlangga Hartanto Jadi Plt Ketum Golkar Setya Novanto?

 Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, jika Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menang praperadilan kasus e-KTP, maka ia tetap harus mengundurkan diri sebagai pimpinan partai.

Yorrys mengatakan, permintaan tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sehingga, rapat pleno pada Senin 2 Oktober mendatang dipastikan akan membahas Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

"Jadi kesimpulan rapatnya menungaskan Ketua Dewan Pembina, Sabtu besok untuk bicara ke Setnov, dia mau mundur secara terhormat atau melalui mekanisme organisasi," ujar Yorrys di Menara Peninsula Hotel Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Yorrys menjelaskan, apabila Novanto tidak mau mengundurkan diri maka kepemimpinan Partai Golkar akan diambil alih. Airlangga Hartanto akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

"Yaudah kita ambil alih keputusan DPP didukung oleh DPD-DPD. Ambil alih aja, kan itu langsung nanti pleno itu menetapkan Airlangga menjadi Plt, udah," kata dia.

Terkait mekanisme pengunduran diri, Yorrys menyebutkan, Novanto hanya membuat surat pernyataan dan menunjuk Airlangga Hartanto sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.

"Dia bikin surat bahwa dia menunjuk Airlangga, gitu aja," ujar dia.

Nantinya, menurut Yorrys, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar baru akan dilaksanakan saat Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

"Munas 2019, kewenangan sama dengan Ketum. Tinggal kita lapor untuk azaz legalitas Menkumham, selesai kan?" Yorrys menandaskan.

Baca selengkapnya »

HEADLINE: Menggoreng Isu PKI Jelang 2019, Masih Laku?

HEADLINE: Menggoreng Isu PKI Jelang 2019, Masih Laku?

Sebagian besar rakyat Indonesia saat ini ternyata tidak percaya dengan isu kebangkitan PKI. Kenyataan itu tercermin dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Dalam rilis survei SMRC yang disampaikan Jumat 29 September 2017, 86,8 persen responden tidak setuju anggapan PKI tengah bangkit. Hanya 12,6 persen responden yang setuju.

"Dari 12,6 persen rakyat yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9 persen yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini," ungkap Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas, di Kantor SMRC, Jakarta Pusat.

Abbas memaparkan, opini kebangkitan PKI cenderung banyak ditemukan di daerah Banten, Sumatera, dan Jawa Barat. Karakteristik penduduk yang mempercayai isu ini terutama dari kalangan muda, terpelajar, dan hidup di perkotaan.

Temuan ini menunjukkan ada mobilisasi dalam isu kebangkitan PKI. Sebab, menurut Abbas, bila proses ini berlangsung alamiah, kesadaran akan kebangkitan PKI seharusnya banyak muncul di kalangan warga yang lebih tua.

"Mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibanding warga yang lebih junior," kata Abbas.

Riset SMRC juga menyoroti pandangan publik terhadap kaitan Jokowi dengan isu PKI. Menurut Abbas, isu kebangkitan PKI kerap digunakan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi

Namun, isu yang diembuskan rupanya kurang efektif. Riset SMRC memperlihatkan hanya 5,1 persen responden percaya keterkaitan Jokowi dengan PKI. Sementara, mayoritas publik tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan PKI.

"Nampaknya bukan pilihan isu strategis yang berpengaruh," terang Abbas.

Uniknya, menurut Sirojuddin, ketidaksetujuan itu tergambar pada pendukung Prabowo maupun Jokowi. Keduanya sempat bertarung sengit pada Pemilihan Presiden 2014.

Namun, dia menyebut pendukung Prabowo memiliki porsi setuju lebih banyak tentang isu tersebut, dibanding pendukung Jokowi.

"Sebanyak 19 persen pendukung Prabowo yang setuju isu tersebut. Sementara dari pendukung Jokowi hanya 10 persen," jelas dia.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 3-10 September 2017. SMRC melibatkan 1.220 responden. Mereka dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate atau responden yang berhasil diwawancarai 87 persen. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menanggapi santai hasil riset SMRC.

"Survei Saiful Mujani kok didenger, eong survei di Jakarta saja salah," katanya.

Ia membantah Gerindra percaya pada kebangkitan PKI. Sebab, PKI sebagai partai telah mati.

Menurut Arief yang perlu diwaspadai adalah komunisme sebagai ideologi. Ia mengatakan semua orang bisa mengakses ajarannya dari mana pun dengan perkembangan internet.

Yang jelas, Arief membantah ada mobilisasi isu PKI dari Gerindra.

Baca selengkapnya »

KPK: Bupati Kukar Rita Widyasari Terima Uang Rp 12,9 M

KPK: Bupati Kukar Rita Widyasari Terima Uang Rp 12,9 M

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dijerat dua pasal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rita diduga menerima suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam dua kasus tersebut, Rita menerima uang total sejumlah Rp 12,9 miliar. Sejumlah Rp 6 miliar terkait suap dan Rp 6,9 miliar terkait gratifikasi.

"HSG (Hari Susanto Gun) memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Bupati Rita," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2017).

Hari Susanto Gun merupakan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP). Suap tersebut diterima Rita dari Susanto terkait suap pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Adapun yang berkaitan dengan gratifikasi, Rita menerima uang sejumlah US$ 775 ribu atau setara Rp 6,9 miliar. Uang tersebut diterima Rita bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin (KHN).

"Penerimaan gratifikasi tersebut terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama tersangka menjabat," kata Basaria.

Sebagai penerima suap, Rita disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pemberi suap, HSG disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun dalam penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


Sita 4 Mobil

Selain itu, KPK menyita empat unit mobil mewah milik Rita Widyasari. Mobil tersebut, yakni Hummer tipe H3, Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser.

Keempat mobil tersebut disita KPK karena diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana suap dan penerimaan gratifikasi. Keempat mobil tersebut disita saat tim penindakan KPK melakukan sejumlah penggeledahan di kawasan Kukar.

"Empat mobil tersebut diduga berada pada penguasaan RIW (Rita Widyasari), namun dengan nama pihak lain. Mobil-mobil ini diduga dibeli dari hasil suap atau gratifikasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/9/2017).

Menurut Basaria, keempat mobil tersebut dikuasai oleh Rita, tapi menggunakan nama pihak lain. Dia mengatakan, hingga kini penyidik KPK masih menggeledah sejumlah lokasi di Kukar.

"Hari ini, tim masih di lapangan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, yakni Kantor Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Penanaman Modal. Saat ini proses penggeledahan masih berlangsung," kata dia.

Dalam penggeledahan secara maraton tersebut, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen. Saah satunya dokumen berupa catatan transaksi keuangan Rita.

"Catatan keuangan ini terkait dengan gratifikasi yang diterima tersangka," terang Basaria

Baca selengkapnya »

Instruksi Keras Kapolda Sumut untuk Kasus Begal

Instruksi Keras Kapolda Sumut untuk Kasus Begal

Pihak kepolisian akan bertindak tegas para pelaku begal menyusul maraknya aksi begal yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara. Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw menilai tindakan tegas itu termasuk yang diterima para tersangka pembegalan pengemudi taksi dan ojek online, beberapa hari lalu.

"Saya tekankan, pelaku begal sadis harus ditindak tegas, karena mereka sudah tidak menghargai pihak kepolisian," kata Kapolda, Rabu, 27 September 2017.

Waterpauw menyebut, aksi begal yang dilakoni sejumlah tersangka hingga menewaskan pengemudi Grab Car dan Grab Bike beberapa hari lalu, merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.

"Mereka dengan keji menghabisi nyawa korbannya. Ini tidak manusiawi," katanya.

Untuk mengantisipasi aksi serupa, Polda Sumut akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas pelaku begal yang sangat meresahkan masyarakat. Kapolda mengatakan hal itu adalah instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Satgas ini instruksi Kapolri," ucapnya.

Sebelumnya dalam kurun waktu 30 jam, petugas gabungan dari Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru berhasil mengamankan para pelaku begal sopir transportasi online Grab Car dan sopir ojek online Grab Bike.

Dua begal dengan korban pengemudi Grab Bike bernama Ridwan Limbong berhasil dilumpuhkan. Kedua begal bernama Zeilani alias Z dan Herianto alias Ari Tato, tewas ditembus timah panas.

Seorang rekan mereka bernama Meilando Dewantoro tertangkap warga saat mencoba membawa kabur sepeda motor korban pada Sabtu, 23 September 2017. Sementara, seorang anggota komplotan begal berinisial A masih diburu.

Baca selengkapnya »

Bareskrim Periksa Syahrini Kasus First Travel Besok

Bareskrim Periksa Syahrini Kasus First Travel Besok

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap penyanyi Syahrini besok, sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap puluhan ribu calon jemaah umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel.

"Besok rencananya Syahrini akan hadir memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi kasus First Travel," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Martinus menjelaskan, penyidik akan mendalami keterkaitan Syahrini dengan kasus First Travel. Sebab, artis yang kerap membuat sensasi itu pernah bekerja dengan First Travel, untuk mengiklankan biro perjalanan umrah bermasalah tersebut.

"Rencananya pukul 11.00 WIB," ucap dia.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka pada kasus dugaan penipuan dan penggelapan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel.

Ketiga tersangka adalah pemilik biro perjalanan umrah tersebut, yakni Andhika Surachman selaku direktur utama, Anniesa Desvitasari Hasibuan selaku direktur, dan Siti Nuraidah Hasibuan atau Kiki yang menjabat komisaris dan manajer keuangan First Travel.

Tak hanya itu, penyidik juga sudah menyita sejumlah aset milik ketiga tersangka kasus First Travel. Di antaranya rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kemudian butik mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, serta beberapa mobil mewah dan sejumlah aset lainnya

Pertemukan 3 Tersangka dengan Saksi

Penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa tiga bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan atau Kiki Hasibuan.

Ketiganya diperiksa di ruang auditorium lantai satu, Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP), Gambir, Jakarta Pusat, 20 September lalu.

Tim Pengacara First Travel, Putra Kurniadi, mengatakan kedatangan kliennya ke Bareskrim untuk dikonfrontir dengan penyidik dan beberapa saksi kasus penyelenggaraan ibadah umrah.

Putra menjelaskan, saksi yang dihadirkan yakni para mantan karyawan First Travel yang berjumlah lima orang. "Mantan karyawan lima orang," ujar dia.

Baca selengkapnya »

Janji Gubernur NTT pada Warga Eks Timtim

Janji Gubernur NTT pada Warga Eks Timtim

Setelah berorasi di depan halaman kantor gubernur Nusa Tenggara Timur, warga eks Timor-Timur (Timtim) akhirnya bertemu dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. Dalam pertemuan yang diwakili 50 warga eks Timtim pimpinan Eurico Guteres, gubernur berjanji akan segera menggelar rapat dan membawa tuntutan warga ke Presiden.

"Saya akan membawa perwakilan dari warga eks Timtim bertemu dengan Presiden Jokowi," ujar Lebu Raya, Senin, 25 September 2017.

Gubernur meminta agar semua warga eks Timtim bisa mendapatkan kartu KIP dan BPJS. "Saya segera merealisasikan permintaan warga eks Timtim sehingga saya minta agar semua warga bisa menciptakan situasi aman sehingga bisa sama-sama membangun NTT," kata Lebu Raya.

Perwakilan warga eks Timtim, Eurico Guteres meminta pemerintah NTT bisa memperhatikan kehidupan warga eks Timtim yang sudah merelakan diri menjadi WNI. Ia juga mengancam akan menutup perbatasan Mota'ain jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.

"Bukan untuk nasib warga eks Timtim di NTT tapi nasib para pejuang yang sudah mempertahan diri mereka sebagai warga eks Timtim. Kami ingin Wiranto pertanggungjawabkan janjinya kepada kami," ucap Eurico.

Menurut Eurico, Perpres Nomor 5 tidak memuaskan warga eks Timtim karena tidak menyokong hak warga eks Timtim yang ada di NTT yang sudah sama-sama berjuang melawan Xanana Gusmao.

"Kami merasa bahwa para pejuang di NTT terlantar sekali. Bantuan Rp 10 juta kepada setiap pejuang diberikan ke eks pejuang Timtim di luar NTT, mengapa yang di NTT tidak dapat? Kami meminta agar persoalan ini diselesaikan sebelum masa akhir kepemimpinan Fras Lebu Raya sebagai Gubernur NTT," kata Eurico.

Sebelumnya, ratusan warga eks milisi Timor Timur (Timtim) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menuntut perhatian pemerintah pusat kepada kehidupan mereka di Timor Barat.

"Kami menuntut soal kepastian politik dari pemerintah Indonesia terkait dengan status kewarganegaraan warga eks Provinsi Timtim yang tetap mempertahankan ke-Indonesiaannya," kata koordinator aksi, Eurico Guterres.

Menurut Eurico, ada 403 orang yang namanya masuk dalam daftar serious crime terkait dengan pelanggaran HAM berat saat jajak pendapat Timtim 1999 lalu yang hingga saat ini belum mendapat kepastian hukum dari pemerintah Indonesia.

"Kita juga menuntut adanya pemberian kompensasi kepada 13.000 pejuang integrasi Timtim, termasuk para janda dan yatim piatu yang tetap setia kepada NKRI," ujar Eurico.

Baca selengkapnya »

Mendagri Pertanyakan 2 Pasal UU Pemilu di Sidang MK

Mendagri Pertanyakan 2 Pasal UU Pemilu di Sidang MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu.

Permohonan uji tersebut diajukan Partai Idaman, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Effendi Ghazali, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia, dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Sidang yang dibuka Ketua MK Arief Hidayat dihadiri perwakilan dari pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. perwakilan dari anggota DPR tidak hadir.

"Agenda sidang hari ini mendengar dari pihak pemerintah dan DPR, namun DPR tidak dapat hadir saat ini, karena ada rapat yang tidak dapat ditinggalkan," ucap Arief di kantor MK, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2017.

Terdapat beberapa pasal yakni seperti Pasal 173 ayat 1, ayat 2 huruf e dan ayat 3 yang mengatur mengenai syarat partai politik (parpol) yang ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Syarat yang dipermasalahkan yaitu mengenai diperbolehkannya peserta pemilu 2014 tanpa melakukan verifikasi saat mengikuti pemilu 2019.

Parpol tersebut hanya diwajibkan untuk mendaftarkan secara langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja.

Perlakukan Tak Adil

Tjahjo menyatakan hal tersebut mengakibatkan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap parpol peserta pemilu.

"Itu merupakan perlakuan yang tidak adil, namun itu lebih kepada efektifitas, efisiensi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pemilu," kata dia.

Selanjutnya yaitu Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pemilihan calon presiden atau presidential threshold. Dalam hal ini pasangan calon presiden ataupun wakil presiden harus memenuhi syarat bahwa parpol pengusung harus memperoleh minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPR di pemilu sebelumnya.

"Pemilihan presiden 10 tahun lalu juga menggunakan standar yang sama, Pilkada 2015 dan 2016 yang terdiri dari 268 dawrah juga menggunakan hak yang sama 20 persen diusung parpol," jelas Tjahjo.f

Baca selengkapnya »

Terpisah dari Rombongan, Pemuda Tegal Hilang di Gunung Slamet

Terpisah dari Rombongan, Pemuda Tegal Hilang di Gunung Slamet

Pendaki hilang kembali terjadi di Gunung Slamet. Charis Munandar (23), seorang pendaki asal Pegirikan, Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dilaporkan hilang dalam pendakian di gunung tertinggi di Jawa Tengah, tersebut.

Kepala Basarnas Kantor SAR Semarang, Noer Isrodin Muchlisin mengatakan, Charis dilaporkan hilang saat dalam perjalanan turun bersama delapan rekannya.

"Ada rombongan sembilan pendaki yang naik pada Sabtu (23 September 2017), dengan dipandu warga setempat melalui jalur pendakian Guci," ucap dia, di Semarang, Senin (25/9/2017), dilansir Antara.

Rombongan itu dilaporkan turun pada Minggu pagi, 24 September 2017. Saat perjalanan turun, lanjut dia, kondisi lereng Gunung Slamet berkabut. Charis diduga terpisah dari rombongan saat perjalanan turun itu.

Rekan-rekan korban sempat mencari hingga Minggu siang, sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk turun dan melapor ke petugas.

Saat ini, menurut Noer, anggota tim SAR Cilacap beserta rekan-rekan potensi SAR setempat masih melakukan pencarian terhadap pendaki hilang di Gunung Slamet tersebut.

Jatuh ke Jurang, Pendaki Selamat

Dua bulan sebelumnya, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki asal Tegal, Makhfud (23). Makhfud yang merupakan santri Pondok Pesantren Al-Falah, Babakan, Tegal, dilaporkan tergelincir dan masuk jurang Bata Merah, sedikit di bawah kawasan Puncak Gunung Slamet, di batas vegetasi Gunung Slamet, Minggu pagi, 9 Juli 2017.

Komandan Taruna Tanggap Bencana, Heriana mengatakan, evakuasi berjalan sangat lamban lantaran sulitnya medan. Pasalnya, Makhfud jatuh ke jurang sedalam 20 meter yang masih berada di kawasan puncak gunung setinggi 3.428 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut.

"Itu kan masih di kawasan puncak. Jadi jaraknya memang jauh juga dari base camp," tutur Heriana, Senin, 10 Juli 2017.

Kesulitan juga datang dari keterbatasan personel sejak kemarin. Itu sebabnya potensi SAR akhirnya dikerahkan untuk mengevakuasi Makhfud. Tercatat, yang bergabung dalam upaya tim evakuasi itu adalah SAR Purbalingga, Basarnas Pos SAR Cilacap, Tagana Purbalingga dan Banyumas, serta warga setempat dan personel TNI dan Polri.

"Peralatan pada awal evakuasi juga terbatas," ujarnya.

Heriana mengungkapkan, pendaki itu jatuh saat turun berlari dari puncak Gunung Slamet di jalur yang tak semestinya. Dia dan kelompoknya tidak melewati jalur resmi.

"Jatuhnya itu karena dia berlari di jalur yang tidak direkomendasikan," katanya.

Sebelumnya, Heriana menjelaskan, Makhfud mendaki Gunung Slamet bersama rekannya yang berjumlah tujuh orang dan bergabung dengan pendaki lain, sehingga jumlahnya sekitar 28 orang.

Rekan korban sudah berusaha menolong Makhfud saat terjatuh ke jurang, tapi tak bisa. Lantas, kelompok pendaki asal Tegal itu menghubungi Pos 1 jalur Bambangan dan meminta pertolongan.

Baca selengkapnya »

Makelar Tawar Sapi Milik Pengungsi Gunung Agung Cuma Rp 4 Juta

Makelar Tawar Sapi Milik Pengungsi Gunung Agung Cuma Rp 4 Juta

Ketut Suwenda bersyukur bersama keluarga bisa mengungsi ke Gelanggang Olahraga Suweca, Kabupaten Klungkung, Bali. Meski harus meninggalkan desa tercintanya lantaran bencana Gunung Agung, ia tetap bersyukur dapat menghindari ancaman bahaya letusan gunung api tertinggi di Pulau Dewata tersebut.

Suwenda sebelumnya sempat kalut lantaran bingung dengan hewan ternak sapi miliknya. Namun, ia kemudian mengetahui dari berita di media massa bahwa ada penitipan hewan ternak.‎

Ia pun bergegas membawa 10 ekor sapi, yakni dua ekor miliknya, dua ekor kepunyaan orangtuanya, tiga ekor milik iparnya, tiga ekor kepunyaan temannya. Pria asal Dusun Yeh Ho, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, itu sempat galau lantaran tetangganya telah menjual hewan ternak mereka.

"Tapi dijual kepada saudagar dengan harga murah. Harga normal Rp 11 juta dibeli dengan harga Rp 6 juta," ucap dia, saat ditemui Liputan6.com, di Banjar Lebah, Desa Besangkawan, Kabupaten Klungkung, Minggu (24/9/2017).‎

Empat hari lalu, Suwenda didatangi oleh makelar hewan yang hendak membeli. Sialnya, sapi dia ditawar dengan harga rendah. "Sapi saya dua ekor ditawar Rp 4 juta. Padahal, harga normal Rp 14,5 juta. Saya tidak tahu dia saudagar dari mana, sudah pusing saya," ujarnya.

Seketika, Suwenda marah. Ia mendamprat makelar tersebut. ‎Saking emosinya, warga yang hendak mengungsi dari zona merah Gunung Agung itu sempat ingin menghajar makelar tersebut.

"Saudagar itu datang membeli sapi saya, tapi harga sangat murah. Saya mau pukul orang itu. Saya sampai tidak bisa tidur mikirkan sapi saat dua ekor ditawar Rp 4 juta saja," ucap dia.

Namun, saat ini, Suwenda bisa bernapas lega karena sapi ternaknya sudah dititipkan di lahan yang disiapkan oleh donatur di kawasan Klungkung. "Langsung saya bawa sapi saya dan punya keluarga saya total 10 ekor sapi," katanya.

Pengungsi Gunung Agung itu pun mengimbau, para makelar membeli dengan harga sewajarnya, jangan mengambil kesempatan. "Kalau bahasa Bali-nya, sudah perot lagi dilungin (sudah jatuh tertimpa tangga)," tuturnya.

Baca selengkapnya »

Pria di Riau Perkosa Anak Kandungnya Belasan Kali

Pria di Riau Perkosa Anak Kandungnya Belasan Kali

Dengan ancaman tidak akan disekolahkan, tak diberi uang jajan, dan telepon genggamnya akan di‎ambil, seorang ayah di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tega mencabuli anak kandungnya. Pelaku inisial RI akhirnya dijebloskan ke penjara setelah korban EK buka mulut kepada paman dan bibinya.

Korban yang sudah tak memiliki ibu ini kemudian dibawa keluarga ke Mapolsek setempat. Hasil penyelidikan, pencabulan sudah dialami korban sejak 2014 dan berlangsung hingga September 2017.

"Lebih dari 15 kali korban dicabuli ayahnya, sejak korban masih pelajar kelas 1 sekolah menengah pertama," kata Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Bastari, Jumat, 22 September 2017.

Arif menyebutkan, kejadian pertama dialami korban ketika masih berumur antara 14 tahun pada tahun 2014‎. Cerita korban, dia sudah tidak ingat hari dan tanggalnya, tapi mengingat pintu kamarnya terbuka ketika bangun dari tidur.

Terbangun pada tengah malam itu, korban melihat bagian vitalnya sudah berdarah. Dia mengecek siapa yang telah masuk kamar, dan ketika itu dilihatnya pelaku baru keluar kamar mandi sambil memasang celana.

"Ketika itu, korban diancam supaya tak bercerita kepada orang di rumah. Pelaku juga mengancam tak mengasih uang jajan, tak disekolahkan, dan HP diambil kalau buka mulut," kata Arif.

Setelah malam kelam itu, pelaku kembali mengulangi perbuatannya hingga empat kali. Korban yang sedang tidur dibuka paksa pintu kamarnya, di mana pelaku mengancam supaya tidak buka mulut kepada orang di rumah.

"Tahun 2014, korban mengaku diperkosa lima kali," kata Arif.

Merasa korban takut dan perbuatannya selama ini aman, pelaku selalu mengulangi perbuatannya pada tahun 2015, 2016 hingga 2017. Karena sudah tak tahan lagi, korban akhirnya bercerita kepada paman dan bibinya.

Kaget mendengar pengakuan ini, korban pencabulan itu dibawa paman dan bibinya ke Mapolsek terdekat. Visum dilakukan dan hasilnya menyatakan bagian vital korban ada yang rusak.

"Setiap tahun, ada lima kali korban mengalami kekerasan seksual. Terakhir pada 20 September, korban tak tahan lagi dan mengadukan perbuatan ayah kandungnya itu," sebut Arif.

Baca selengkapnya »

Jembatan Suramadu Dilalap Api, Damkar Kelabakan

Jembatan Suramadu Dilalap Api, Damkar Kelabakan

Petugas pemadam kebakaran (PMK) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kesulitan memadamkan kebakaran di Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) yang bersumber dari bagian bawah jembatan di jalur roda dua arah menuju Madura.

Hingga Sabtu malam (23/9/2017), sekitar pukul 22.30 WIB, asap terlihat terus mengepul dari bawah jembatan, tepatnya di titik 2,6 kilometer, atau sekitar 200 meter sebelum bentang tengah Jembatan Suramadu dari arah Surabaya.

"Kalau dilihat dari kepulan asapnya, berarti api di bawah jembatan sampai sekarang masih belum padam," ujar Kepala Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Surabaya Bambang Vistadi, saat dikonfirmasi di lokasi kebakaran.

Dia mengatakan pihaknya mendapat kabar kebakaran dari petugas Jembatan Suramadu tadi sore menjelang magrib, sekitar pukul 17.00 WIB.

"Petugas kami tiba di lokasi sekitar lima menit kemudian," katanya.

Dia menggambarkan api dari bagian bawah jembatan, saat petugas pemadam pertama kali tiba di lokasi, terlihat menyembur keluar dari celah-celah lubang drainase jembatan ke arah ruas jalan di jalur kendaraan roda empat.

Sekitar tujuh unit mobil pemadam kebakaran tampak dikerahkan di lokasi.

"Sementara api yang menyembur dari lubang-lubang drainase ini sudah bisa kami jinakkan pada sejak sekitar pukul 19.00 WIB tadi," katanya.

Hingga kini pemadam terus berupaya memadamkan api dengan cara membuat lubang dengan cara menggali pada beberapa titik balok di ruas jalan jalur roda dua untuk kemudian disemprot air.

Bambang menambahkan pihaknya telah menghubungi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendatangkan bantuan alat berupa crane.

Crane ini, dia menjelaskan, nantinya untuk membuka balok-balok di ruas jalan jalur roda dua, sehingga petugas pemadam bisa masuk ke sumber api di bawah jembatan.

"Kalau balok-baloknya sudah dibongkar kita bisa pastikan api sudah padam atau belum," katanya.

Hingga berita ini diturunkan alat bantuan Crane dari PLN yang diminta petugas pemadam kebakaran masih belum tiba.

Petugas masih belum mengetahui pasti jaringan apa yang terbakar di bagian bawah jembatan tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen Sistem Monitoring Kehandalan Struktur Suramadu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Aditia Kusumadinata mengatakan ada beberapa jaringan utilitas di bagian bawah jembatan yang terbakar, salah satunya adalah jaringan listrik.

Sejak sore tadi dia telah meminta PLN untuk mematikan jaringan yang terkait dengan kabel-kabel yang terbakar di bawah jembatan Suramadu tersebut.

Sementara petugas pemadam masih terlihat sibuk berupaya memadamkan api. Arus lalu lintas di Jembatan Suramadu dari dua arah yang menuju Madura maupun Surabaya tampak tidak terganggu.

Petugas Jembatan Suramadu telah mengalihkan lajur kendaraan sepeda motor di jalur roda empat sampai proses pemadaman dan perbaikan jaringan yang rusak akibat kebakaran ini selesai. (Antara)

Baca selengkapnya »

Ki Kusumo Tertarik Bikin Film G30 S/PKI Versi Milenial

Ki Kusumo Tertarik Bikin Film G30 S/PKI Versi Milenial

Presiden Joko Widodo menggaungkan wacana film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) agar dibuat ulang hingga sesuai dengan selera milenial.

Paranormal sekaligus produser film Ki Kusumo pun menyambut baik ide dari Presiden Ketujuh Republik Indonesia itu.

Ki Kusumo mengaku punya minat yang tinggi untuk membuat film G 30 S/PKI versi terbaru yang bisa menarik minat kaum milenial untuk menontonnya.


"Sejarah G30 S/PKI selama ini menjadi perdebatan. Saya yang berada di lingkungan perfilman tergerak untuk ikut membantu meluruskan sejarah bangsa ini agar ke depannya penerus bangsa ini tahu sejarah," kata Ki Kusumo, seperti dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Sabtu (23/9/2017).

Selanjutnya, Ki Kusumo juga sudah punya bayangan siapa saja aktor yang pantas menjadi pemeran di film sejarah ini. Dia tertarik melibatkan para aktor yang buyutnya adalah pejuang kemerdekaan, termasuk keluarga dari Pahlawan Revolusi.

"Saya akan bicarakan dulu dengan mereka. Minimal, mereka men-support film ini," kata Ki Kusumo.

Ki Kusumo juga memastikan, film produksinya tak menyudutkan siapa pun. Dia ingin menampilkan sejarah sesuai dengan yang semestinya.

Baca selengkapnya »

Ketika Dendam Akhiri Hidup Dukun di Pekalongan

Ketika Dendam Akhiri Hidup Dukun di Pekalongan

Eko Budiono (27) pembunuh sadis seorang dukun, ambruk setelah kaki kanannya ditembus peluru polisi. Pemuda itu berusaha kabur dan melawan Petugas Buser Satreskrim Polres Pekalongan saat ditangkap di sebuah rumah di Kandang Panjang, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Polisi berhasil mengungkap persembunyian pelaku yang merupakan warga Desa Tembalgunung, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Penangkapan itu, berdasarkan pada keterangan dari berbagai pihak termasuk saksi dan kerabat pelaku.

"Pelaku sempat kabur dan melarikan diri di sebuah hutan belantara usai membunuh korban. Kami kejar dan akhirnya pelaku kami bekuk di sebuah rumah di Kota Pekalongan," ucap Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan di Mapolres setempat, Jumat, 22 September 2017.

Pelaku membunuh seorang dukun bernama Sugeng (55) yang tak lain adalah tetangganya sendiri dengan cara sadis.

"Korban meninggal dunia akibat luka tebasan benda tajam berulang-ulang kali di sekujur tubuhnya. Ada sebelas titik luka sobek di tubuh korban," ia menambahkan.

Informasi yang berhasil dihimpun Liputan6.com, usai membunuh korban pada Selasa, 19 September 2017, siang, pelaku melarikan diri ke hutan di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara.

Hingga malam hari, polisi dibantu warga memburu, tetapi pelaku tidak ditemukan batang hidungnya. Diketahui, motif pembunuhan korban karena tersulut dendam lama hingga tersulut emosi dan berlaku di luar kendali.

"Pelaku nekat membunuh korban karena dendam lama selama bertahun-tahun dan korban dianggap telah mengguna-guna atau menyantet ayahnya. Karena sakit yang diderita ayah pelaku tidak sembuh-sembuh pelaku menuding itu semua akibat perbuatan korban," jelas Wawan.

Polisi telah mengamankan barang bukti berupa pakaian milik korban, sandal jepit, dan pakaian milik pelaku. "Ancaman hukuman pelaku pembunuhan ini penjara 20 tahun hingga seumur hidup," tegas Kapolres.

Baca selengkapnya »

Surat Bodong Pilkada Jabar

Surat Bodong Pilkada Jabar

Sebuah surat dukungan Partai Golkar untuk Pilkada Jawa Barat 2018 beredar. Surat yang belum ada tanggal dan nomornya itu beredar dengan memunculkan nama Ridwan Kamil atau Emil sebagai Calon Gubernur Pilkada Jabar.

Emil akan dipasangkan dengan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien sebagai calon wakil gubernur. Daniel sendiri merupakan putra dari Irianto MS Syafiuddin (Yance), yang merupakan mantan Bupati Indramayu.

Dalam surat itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta untuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut, dengan mendaftarkan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien ke KPU Jawa Barat.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Pasca-beredar viral, para petinggi Golkar di tingkat kepengurusan pusat enggan berkomentar banyak. Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin mengaku belum bisa memastikan benar-tidaknya surat tersebut.

"Saya sudah tahu kabar tersebut, tapi saya tidak bisa komentar apakah surat itu benar atau tidak," ujar Nurul saat dihubungi Liputan6.com, Jumat 22 September 2017.

Dirinya mengaku sudah mengkorfirkasi ke Sekjen Idrus Marham. "Dia bilang 'kok bisa gitu ya, kok bisa gitu ya," kata Nurul.

Sementara Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, jika dirinya juga menerima surat DPP Golkar yang mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar. Namun, Yorrys mengaku tak tahu apakah surat yang ditandatangani Setya Novanto dan Idrus Marham itu asli atau palsu.

"Saya juga dikirimin, sudah beredar sejak hari ini kan? Tapi kalau kita mengikuti mekanisme memang belum (ada keputusan)," ujar Yorrys.

Namun, Yorrys mencurigai jika surat tersebut palsu. "Tidak ada tanggal, dan katanya Setnov di rumah sakit masa tandatangan surat? Yang bener aja nih?," kata dia.

"Saya nggak tahu (asli atau palsu). Bisa jadi pemalsuan tandatangan atau gimana," lanjut Yorrys.

Baca selengkapnya »

Nonton Video di Balik Layar Wiro Sableng 212, Warganet Merinding

Nonton Video di Balik Layar Wiro Sableng 212, Warganet Merinding

Jakarta Film Wiro Sableng 212 menjadi film yang ditunggu-tunggu pada 2018. Selain karena tokoh Wiro Sableng sudah melegenda, produksi film yang juga digarap rumah produksi internasional Fox International Productions ini membuat banyak orang penasaran.

Syuting hari pertama Wiro Sableng sudah dilakukan beberapa hari lalu. Sang sutradara, Angga Dwimas Sasongko mengunggah video di balik layar (behind the scene) film Wiro Sableng 212 di akun Instagram pribadinya, Rabu (23/8/2017).

Meski video tersebut hanya berdurasi sekitar semenit, suasana syuting yang ditampilkan justru membuat warganet penasaran.

Dalam video tersebut terlihat sepintas penampilan sangar aktor spesialis laga Yayan Ruhian. Rupanya, selain sebagai koreografer, bintang The Raid itu juga memerankan sebuah tokoh di film Wiro Sableng 212.

Kemudian, muncul belasan pasukan berkuda yang siap berperang, serta adegan perkelahian antara para pemain film. Tak lupa juga kesibukan di belakang layar dan aksi Angga Dwimas Sasongko mengarahkan para pemain.

Warganet Merinding


Video yang diunggah Angga Dwimas Sasongko disukai hampir 8 ribu warganet. Mereka juga optimistis film Wiro Sableng 212 bakal menghilangkan dahaga para pencinta film laga kolosal.

Seperti pemilik akun @_tiktika yang mengaku kangen dengan film kolosal Indonesia bermutu. Ia yakin film Wiro Sableng bakal menjadi film yang diharapkannya selama ini.

Baca selengkapnya »

Anak Wali Kota Risma Lagi-Lagi Kecurian, Bagaimana Modusnya Kini?

Anak Wali Kota Risma Lagi-Lagi Kecurian, Bagaimana Modusnya Kini?

Anak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Fuad Benardi (27) kembali menjadi korban kejahatan jalanan pada Selasa siang, 12 September 2017. Ia menjadi korban pencurian kedua kalinya dalam kurun waktu dua bulan saja.

Fuad saat itu sedang mengisi bahan bakar mobilnya di SPBU Jalan Kayoon Surabaya. Dia turun dari kursi kemudi, tetapi mobil tidak dikunci. Tersangka Ferdinand Rodolf alias Ferry bersama Moch Imron yang mengintai dari jauh tak melepaskan kesempatan itu.

Kedua tersangka yang berboncengan sepeda motor itu langsung memepet mobil korban. Tersangka Imron mencuri tas cokelat milik korban yang berada di dalam mobil. Keduanya langsung tancap gas.

Fuad lalu melaporkan apa yang dialaminya ke polisi. "Kebetulan korbannya anak dari pejabat di Pemkot, saya tidak perlu sebut nama dan jabatannya," tutur Kapoltestabes Surabaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal, Kamis, 21 September 2017.

Tim Antibandit Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya pun bergerak. Hasilnya, tersangka Ferry dan Imron berhasil ditangkap pada 18 dan 20 September 2017. Karena melawan saat akan ditangkap, kaki kanan keduanya ditembak polisi.

"Tiga penadah juga ditangkap, yakni Masturi, Fauzi dan Endriyanto. Semua tersangka tinggal di Surabaya," katanya.

Dia menegaskan, tersangka dan komplotan pencurinya ternyata sudah 12 kali beraksi serupa. Empat tempat kejadian perkara di antaranya di SPBU.

"Tersangka Ferry ini ternyata residivis kasus curanmor. Tiga tahun lalu pernah dihukum di Lapas," ujar Iqbal.

Baca selengkapnya »

Kronologi Truk Terguling yang Tewaskan Anak Pengungsi Sinabung

Kronologi Truk Terguling yang Tewaskan Anak Pengungsi Sinabung

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Kombes Pol Rina Sari Ginting, membenarkan insiden truk terguling di jalan umum penghubung Kutarayat dengan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

"Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.30 WIB, mengakibatkan korban mengalami luka-luka, lokasinya tepatnya di depan perladangan Pancur Pitu, Desa Sigarang-garang Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo," ucap Rina, Senin, 18 September 2017.

Ia menjelaskan, truk merek Mitsubishi dengan pelat B 9040 SQO itu dikemudikan oleh Bram Jeremia Brahmaba (30), warga Jalan Sudirman, Kecamatan Kabanjahe, Karo. Saat kejadian, sopir membawa penumpang anak sekolah.


"Truk tersebut diduga mengalami kecelakaan tunggal," ujarnya.

Rina menyebutkan, kronologi kejadian bermula saat truk dikemudikan oleh Bram datang dari arah Desa Kutarayat menuju arah Kabanjahe diduga dengan kecepatan tinggi. Sesampai di lokasi kejadian, satu minibus mendahului truk nahas tersebut.

Selanjutnya, truk yang dikemudikan oleh Bram berupaya mengelakkan mobil tersebut. Tiba-tiba truk yang dikemudikan Bram hilang kendali dan masuk ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Kabanjahe.

Truk terguling, sehingga 40 anak terluka dan seorang meninggal dunia atas nama Boris Sidebang (15), warga Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran.

"Korban meninggal sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Untuk jumlah serta kondisi korban masih dalam pendataan. Selanjutnya kerugian materi sebesar Rp 1 juta," Rina memungkasi.

Baca selengkapnya »

Tokoh FPI dan Mantan Komisioner KPK Datangi YLBHI

Tokoh FPI dan Mantan Komisioner KPK Datangi YLBHI

Situasi di gedung Yayasan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat masih tegang. Massa demonstran terus mendesak agar memasuki gedung yayasan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Suyudi Ario Seto berusaha menenangkan massa yang memanas. Dia menyebutkan, kegiatan di YLBHI tidak ada kaitan dengan PKI.

"Ada Tokoh dari FPI (Front Pembela Islam), bang Japar bersama Kapolda dan Dandim berkomunikasi dan untuk kita berhati-hati menyikapi.

Saya sebagai Kapolres dan representasi kamtibnas, ini sebelah saya Dandim juga representasi pertahanan," ujar Suyudi, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Suyudi menegaskan, kegiatan yang disebut-sebut di media sosial membahas tentang PKI di YLBHI tidaklah benar. Begitu juga pembahasan terkait pelurusan sejarah 65 pun tidak dilakukan.

"Saya sampaikan sebenarnya, jadi judulnya pelurusan fakta 65 dan saya tidak melanjutkan kegiatan tersebut.

Mereka datang dari berbagai daerah dan dilanjutkan dengan aksi seni dan saya menyaksikan," ujar Suyudi yang disambut teriakan "bohong" dari massa.

Suyudi menyebutkan di dalam gedung YLBHI ada sekitar 30 orang dan kembali menegaskan tidak ada kegiatan terkait PKI. Dia pun mengimbau kepada massa agar segera membubarkan aksinya.

"Yang paling penting di dalam tidak ada kegiatan PKI walau pun ada turunkan tim dan Kapolda atensi untuk membuat laporan. Tapi yang paling penting bahwa di medsos ada PKI itu tidak benar," tegas Suyudi yang lagi-lagi disambut teriakan "bohong" dari massa.

Pada kesempatan yang sama, Dandim Jakarta Pusat Letkol Edwin Adrian juga mengimbau massa agar tetap tenang. Dia menjamin tidak ada kegiatan terkait PKI di YLBHI.

"Saya udah masuk ke dalam kalau ada kegiatan PKI saya paling depan. Tapi tidak ada apa-apa. Kalau ada bukti proses. Rekan saudara semua karena yang di dalam mau keluar tidak bisa keluar," ujar Dandim yang juga dibalas teriakan  "Matiin, tembak" dari massa.

Sementara, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang juga datang ke YLBI enggan berkomentar kepada awak media.

Baca selengkapnya »

Ribuan Rumah Terendam Banjir di Sumatera Utara

Ribuan Rumah Terendam Banjir di Sumatera Utara

 Hujan berintensitas tinggi secara merata turun di beberapa wilayah sehingga menyebabkan sungai meluap dan menimbulkan bencana banjir di Sumatera Utara. Ribuan rumah terendam banjir dan ribuan jiwa terdampak di Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggualangn Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, meluapnya Sungai Padang dan Sungai Bahilang akibat hujan lebat menyebabkan banjir melanda lima kecamatan di Kota Tebing Tinggi. Akibatnya 1.958 rumah terendam banjir dan 7.768 jiwa terdampak banjir sejak Sabtu, 16 September 2017, pukul 02.00 WIB hingga sore.

"Tinggi banjir mencapai 1,5 meter," kata Sutopo.

Sebanyak 18 kelurahan di 5 kecamatan terendam banjir yaitu Kecamatan Padang Hulu meliputi 3 kelurahan dengan 115 KK (575) jiwa terdampak, Kecamatan Tebing Tinggi Kota meliputi 5 kelurahan dengan 732 KK (2.485 jiwa) terdampak, Kecamatan Bajenis meliputi 4 kelurahan dengan 428 KK (2.082 jiwa) terdampak.

Kecamatan Padang Hilir meliputi 2 kelurahan dengan 88 KK (440 jiwa) terdampak, dan Kecamatan Rambutan sebanyak 4 kelurahan dengan 290 KK (1.121 jiwa) terdampak.

"Tidak ada korban jiwa meninggal akibat banjir," ujarnya.

Masyarakat mengungsi ke rumah warga yang tidak terlanda banjir. BPBD Kota Tebing Tinggi bersama TNI, Polri, Basarnas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan relawan melakukan evakuasi warga. Makanan siap saji sebanyak 6.000 bungkus telah dibagikan kepada masyarakat. Dapur umum telah dibangun BPBD Bersama Dinas Sosial dan Tim Penggerak PKK.

"Pendataan masih dilakukan. Hingga Sabtu pukul 18.00 WIB, banjir makin meluas sehingga permukiman yang terendam banjir makin bertambah," kata Sutopo.

Sementara itu banjir di Kabupaten Asahan melanda 20 desa dan kelurahan di 7 kecamatan sejak Sabtu pagi hingga malam ini masih berlangsung. Tujuh kecamatan yang terendam banjir adalah Kecamatan Buntu Pane, Setia Panji, Tinggi Raja, Pulau Bandring, Rahuning, Pulau Rakyat, dan Aek Ledong. Data sementara, sebanyak 2.037 KK terdampak banjir.

Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi secara merata di wilayah Kabupaten Asahan dan sekitarnya, termasuk bagian hulu Kabupaten Simalungun sejak Jumat, 15 September 2017 pukul 17.30 WIB hingga Sabtu pukul 04.30 Wib. Kondisi demikian menyebabkan Sungai Aek Silo, Sungai Ambalutu, Sungai Piasa, dan Sungai Kopas meluap. Ketinggian air banjir berkisar 30-130 sentimeter.

BPBD Kabupaten Asahan bersama TNI, Polri, Basarnas, SKPD, relawan, dan masyarakat telah melakukan pendirian posko dapur umum. Distribusi bantuan logistik dari dapur umum disalurkan kepada masyarakat. Evakuasi warga, anak sekolah, balita dan lansia menggunakan perahu karet dan truk. Masyarakat terus dihimbau jika banjir bertambah tinggi agar mengungsi ke tempat yang lebih aman.

"Posko kesehatan juga telah didirikan," Sutopo menuurkan.

Data kerusakan sementara meliputi jembatan penghubung rusak dan badan jalan tererosi di Desa Piasa Ulu, kolam ikan lele meluap dan jembatan kayu rusak di Desa Bangun Sari rusak, dan 20 hektar sawah terendam banjir. Pendataan masih dilakukan BPBD Asahan.

Banjir juga melanda wilayah di Kabupaten Labura dengan dampak banjir yang tidak seluas di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Asahan. Sebanyak 81 rumah terendam banjir di Kecamatan Kuala Hulu dan Kecamatan Kuala Selatan. Tidak ada korban jiwa dan pengungsi dari banjir di Labura.

"BPBD Provinsi Sumatera Utara terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota yang terlanda bencana. Penanganan darurat masih dilakukan," terangnya.

Sutopo menilai, saat ini beragam bencana terjadi di Indonesia. Masyarakat di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan dan krisis air. Bahkan, diperkirakan kekeringan Solok Selatan Sumatera Barat dilanda banjir.

Begitu juga ribuan masyarakat di sekitar Gunung Sinabung masih berada di pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung yang berlangsung sejak 2013 hingga saat ini, tanpa ada yang tahu kapan erupsi akan berhenti.

Begitu pula di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, petugas dari Satgas Terpadu masih berjibaku mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

"Artinya bencana adalah keniscayaan bagi Bangsa Indonesia. Kita harus selalu siap menghadapi bencana," Sutopo menandaskan.

Baca selengkapnya »

PPP Tolak Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK

PPP Tolak Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK

Jakarta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menolak perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPK, yang akan berakhir pada 28 September 2017.

Alasannya, kata Sekjen PPP Arsul Sani, karena hasil temuan untuk rekomendasi kepada KPK sudah mencapai 80 persen.

Kendati begitu, pihaknya akan tetap menunggu hasil rekomendasi dan alasan dari Pansus nanti.

"Kalau perpanjangan kita juga harus lihat dulu alasan dari Pansus," kata Arsul saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Menurut Arsul, yang terpenting saat ini yakni Pansus dapat menyampaikan temuannya kepada KPK, sehingga Pansus bisa mendapatkan klarifikasi akan hal itu.

Sebab, menurut Arsul, dari rapat antara Komisi III dan KPK beberapa waktu lalu, Pansus juga sudah mendapatkan beberapa keterangan tambahan.

"Itu jalan tengah agar tidak memaksakan pemanggilan pimpinan KPK," ujar dia.

Selanjutnya, Arsul menyatakan tidak mempersoalkan hasil rekomendasi dengan adanya revisi Undang-Undang KPK.

"Kita (PPP) tidak alergi dengan adanya revisi," jelas Arsul.

Baca selengkapnya »

Polwan Menyamar demi Pancing Begal Keluar, Ini yang Terjadi

Polwan Menyamar demi Pancing Begal Keluar, Ini yang Terjadi

Pancing komplotan begal keluar, seorang polwan dari satuan Polres Metro Tangerang menyamar sebagai warga biasa. Alhasil, Polwan tersebut sampai jatuh dari motor dan bergelut dengan dua pelaku lantaran mempertahankan barang berharga miliknya.

Kejadian tersebut terjadi di Jalan Benteng Jaya atau persisnya di belakang Robinson pinggir Sungai Cisadane, Senin 11 September 2017 malam. Bripda Nadia berpakaian seperti wanita warga sipil pada umumnya, mengendarai motor matic dan membawa tas dan sejumlah barang berharga.

Bripda Nadia mengendarai motor itu seorang diri. Seperti biasa, jalan di daerah tersebut sangatlah sepi. Bahkan saat kejadian, hanya wanita berambut pendek itu saja yang melintas.

"Saya yakin pelaku pasti akan melancarkan aksinya, riwayatnya kan mereka mengincar wanita yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Jadi saya mempersiapkan diri," tutur Nadia.

Benar saja, tak begitu lama, motor Nadia dipepet oleh seorang pria yang juga mengendarai sepeda motor. Dia berusaha merampas semua barang bawaan miliknya.

Nadia pun terjatuh dari motor, namun masih sempat menahan pelaku. Dia pun bergelut dengan pelaku, mencoba mempertahankan barang miliknya.

Di waktu bersamaan, tim yang juga mengawasi Nadia dari jauh langsung mengamankan pelaku. Pelaku berinisal TF pun tak bergeming. Dia tertangkap basah tengah melancarkan aksinya.

Baca selengkapnya »

Jokowi Hadiri Resepsi Pernikahan Keponakannya di Surabaya

Jokowi Hadiri Resepsi Pernikahan Keponakannya di Surabaya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama keluarga menghadiri resepsi pernikahan keponakannya, Riko Delta Milyantono dengan Irma Rusdiana, di Graha Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Jawa Timur.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan ketiga anaknya tiba pada pukul 19.50 WIB. Presiden mengenakan setelan jas dan celan hitam, sementara Ibu Negara memakai setelan kebaya merah.

Jokowi beserta keluarga langsung menuju panggung pengantin Riko dan Irma. Presiden juga sempat foto bersama kedua mempelai yang merupakan anak dari kakak Iriana.

Dalam acara yang tertutup untuk media itu, setiap tamu undangan yang ingin memasuki Gedung Graha ITS, harus diperiksa terlebih dahulu menggunakan metal detektor yang dijaga langsung Paspampres.

Seperti dilansir Antara, Minggu (10/9/2017), kedatangan Presiden Jokowi menjadi pemandangan yang langka bagi beberapa tamu undangan. Mereka pun berebut untuk mendokumentasikan lewat telepon genggamnya.

Ketua Panitia Resepsi Fatah Yasin mengatakan Presiden hadir bersama keluarga, guna memberikan doa restu kepada kedua mempelai.

"Jadi beliau memang hadir baru malam ini, tetapi Ibu Iriana hadir sejak malam midodareni, akad nikah ikut hadir bersama keluarga besar," kata dia.

Baca selengkapnya »

Wapres JK Kunjungi PM Kazakhstan

Wapres JK Kunjungi PM Kazakhstan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Perdana Menteri Kazakhstan Bakytzhan Sagintayev di Kantor Perdana Menteri Republik Kazakhstan di Astana, Sabtu 9 September 2017.

Wakil Presiden tiba di Kantor Perdana Menteri pukul 12.30 waktu setempat, lalu melakukan pertemuan tertutup selama sekitar 30 menit.

Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar mengatakan, kunjungan tersebut antara lain dimaksudkan untuk menjajaki peningkatan kerja sama bilateral.

"Selama ini memang belum banyak kerja sama antara Indonesia dan Kazakhstan," kata Oemar seperti dilansir dari Antara.

Wakil Presiden dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla tiba di Astana pada Jumat 8 September 2017 sekitar pukul 22.30 waktu setempat.

Di Kazakhstan, Wakil Presiden antara lain akan mengahdiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Baca selengkapnya »

Ulah Konyol Duo Jambret Amatir Asal Cilacap

Ulah Konyol Duo Jambret Amatir Asal Cilacap

 Apa yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah ini bikin geleng-geleng kepala. Entah apa yang dipikirkan dua penjambret ponsel, EP (22) alias Bolang dan SP (18). Bukannya membuang nomor ponsel agar tak terlacak, mereka malah mau saja mengangkat telepon dari ponsel korban yang dirampasnya.

Bahkan, duo jambret ini membuat janji bertemu dengan korban keesokan harinya untuk menerima tebusan dari korban. Tentu, nasib mereka bisa diprediksi. Polisi dengan mudah mencokok dua penjambret amatiran itu.

Kejadian bermula saat Putri (16), sebagaimana anak muda lainnya pada Sabtu malam, 9 September 2017, bersantai di Gedung Biru di Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan. Tiba-tiba, EP (22) alias Bolang dan SP (18) mendatangi Putri. Keduanya mengambil paksa dua ponsel dan perhiasan putri.

Tadinya, Putri sudah pasrah kehilangan barang-barangnya. Namun saat coba dikontak, ternyata ponsel yang dirampas duo penjambret amatir itu masih aktif. Tak disangka pula, Ia keesokan harinya menelepon menggunakan ponsel yang dirampasnya itu. Mereka meminta Putri menebus barang-barang yang telah dirampas.

"Pelaku esok harinya meminta korban datang ke sebuah lokasi yang telah mereka tentukan," kata Kepala Polsek Cilacap Selatan, AKP Totok Nuryanto, seusai gelar perkara, Rabu, 6 September 2017.

Putri pun tak kehilangan akal. Dia memutuskan melaporkan kasus perampasan itu ke Polsek Cilacap Selatan. Gayung pun bersambut, Kapolsek turun langsung untuk menangkap kedua penjambret itu. Sebelum itu, penyidik memastikan ciri-ciri keduanya supaya tak salah tangkap.

"Jadi keduanya meminta korban mengantarkan tebusan," ujar Totok.

Dengan pengawalan rahasia kepolisian, Putri datang berpura-pura menebus barang yang telah dirampas di tempat yang ditentukan pelaku. Akhirnya, dengan mudah polisi menangkap kedua jambret itu persis saat tebusan itu diserahkan.

Gara-gara ulah konyolnya itu, EP dan SP dijerat dengan pasal Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan hingga 9 tahun. Berkas kasus itu pun telah dinyatakan P21 atau lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca selengkapnya »

Pemuda Riau Bunuh Kekasih Gelap Usai Berhubungan Badan

Pemuda Riau Bunuh Kekasih Gelap Usai Berhubungan Badan

Sudah disediakan sabu untuk diisap bersama-sama dan berhubungan badan dengan biaya tak seberapa, pemuda bernama Bagas Aris Pradeka masih merasa sakit hati. Dia pun membunuh kekasih gelapnya berstatus janda berinisial Sn itu dengan sadis dan melarikan sejumlah barang berharga.

Hampir sepuluh hari melarikan diri, keberadaan pembunuh itu akhirnya terendus. Ia ditangkap di Jalan Utama, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, pada 5 September 2017. Dia pun dihadiahi timah panas karena melawan tim gabungan Reskrim Polresta Pekanbaru dan Polsek Tenayan Raya.

"Pada pelaku juga ditemukan barang bukti hasil kejahatan yang diambil dari korban," kata Wakil Kepala Polresta Pekanbaru AKBP Edy Sumardi Priadinata, Rabu siang, 6 September 2017.

Edy menerangkan, kejadian bermula ketika pemuda itu meminta dibelikan sabu paket Rp 300 ribu dan dituruti korban pada 25 Agustus 2017. Keesokan harinya, pelaku tidak bisa menghubungi kekasih gelapnya sehingga membuatnya mulai sakit hati.

Pada 26 Agustus 2017, ia akhirnya bisa menghubungi korban dan disuruh datang ke rumah di Jalan Mangga Besar, Kecamatan Tenayan Raya. Korban beralasan tidak bisa dihubungi sebelumnya karena sedang berada di rumah saudaranya.

"Pada Minggunya (27/8/2017)‎, korban meminta pelaku datang ke rumah karena sedang sendirian. Korban menyebut ada paket sabu dan meminta pelaku membawa uang Rp 100 ribu," kata Edy.

Setibanya di rumah, pemuda itu masuk ke kamar dan diikuti korban dari belakang. Di sana, korban mengisap sisa sabu yang diduga baru saja dipakai korban. Korban juga menjanjikan sabu lainnya nanti karena ingin pergi.

Sebelum pergi, pemuda itu mengajak kekasih gelapnya berhubungan badan dan menjanjikan uang jajan Rp 65 ribu. Ketika berhubungan badan itu, timbul niat pelaku ingin membunuh korban karena sakit hati sabu yang dijanjikan masih kurang.

"Setelah berhubungan badan itu, pelaku langsung melancarkan niatnya dan membunuh korban dengan cara sadis," kata Edy.

Setelah korban tak bernyawa, pembunuh itu mengambil barang berharga milik korban seperti cincin emas, telepon genggam, uang Rp 150 ribu dan sepeda motor Yamaha Mio.

"Setelah itu, pelaku kabur. Sebelum itu, ‎pelaku mengunci rumah korban dari luar memakai gembok yang didapat di dalam rumah," terang Edy.

Atas perbuatannya ini, pelaku dijerat dengan Pasal 338 juncto Pasal 365 Undang-Undang Hukum Pidana karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja.

Baca selengkapnya »

Bek Juventus Naik Gaji 60 Persen

Bek Juventus Naik Gaji 60 Persen

Juventus siap menghargai komitmen Alex Sandro yang bertahan di Turin musim panas ini. Mereka akan memberinya kenaikan gaji dalam kontrak berdurasi hingga 2022.

Tuttosport melaporkan, Sandro nantinya mendapat 4,5 juta euro per tahun plus bonus. Dia akan berada pada kategori sama seperti bintang Juventus yakni Miralem Pjanic, Sami Khedira, dan Gianluigi Buffon.

Saat ini Sandro menerima 2,8 juta euro per musim dalam kontrak hingga 2020. Artinya, pemain berusia 26 tahun tersebut mengalami peningkatan upah sekitar 60 persen.

Juventus berharap Sandro segera membubuhkan tanda tangan dalam beberapa pekan ke depan. Tidak ada klausul transfer dalam ikatan kerja ini.

Sandro menjadi subyek pinangan Chelsea sepanjang bursa transfer musim panas lalu. Sempat tergoda pindah ke London, pemain asal Brasil itu akhirnya memutuskan menetap di Turin.

Selain mengamankan Sandro, Juventus juga membeli Rodrigo Bentancur, Douglas Costa, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio , Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi, dan Benedikt Howedes pada pasar pemain 2017.

Baca selengkapnya »

DPR Dukung Pemecatan Oknum Pejabat Mafia Tanah

DPR Dukung Pemecatan Oknum Pejabat Mafia Tanah

Anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lambat dalam memberantas para mafia tanah. Azikin menyoroti masih banyaknya kasus terkait lahan yang melibatkan kalangan umum hingga oknum pejabat.

"Kita sudah meminta Kementerian Agraria agar seluruh urusan tanah dilakukan secara transparan. Tujuannya agar seluruh masyarakat bisa memantau dan mengontrol prosesnya," ujar Azikin, Selasa 5 September 2017.

Baginya, tidak ada cara lain kecuali tegas menjalankan aturan. Oknum yang terlibat harus diberikan efek jera. "Tentu tugas DPR sebagai kontrol, harus menyuarakan masalah ini kepada pemerintah. Khususnya kementerian bersangkutan," ucap dia.

Menurut Azikin, mafia atau calo tanah tidak hanya dimainkan kalangan bawah. Buktinya, di Sulawesi Selatan banyak oknum pejabat yang terbukti terlibat. Salah satu contoh  terjadi di Kabupaten Maros.

"Kepala BPN disana ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara tanah," kata dia.

Azikin menilai, masalah utamanya memang pada ketegasan pemerintah. Dia menyoroti, banyaknya pejabat yang sepatutnya dicontoh justru melakukan perbuatan yang melawan aturan tersebut.

"Harus ditindak tegas. Intinya, belakukan hukum sama.  Siapa saja, jika melanggar berikan sanksi yang setimpal dan sesuai aturan," tegas dia.

Baca selengkapnya »

Seorang Anak Meninggal Diduga Korban Pengeroyokan di Ponpes

Seorang Anak Meninggal Diduga Korban Pengeroyokan di Ponpes

Aksi kekerasan terhadap anak terjadi di salah satu pondok pesantren (Ponpes) kawasan Simokerto, Surabaya. Korban berinisial MIU (15) meninggal dunia diduga dikeroyok empat pelaku.

"Korban meninggal dunia dan jenazah diautopsi di rumah sakit dr Soetomo," kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Leonard Sinambela, Senin (3/9/2017).

MIU dikeroyok empat pelaku di sebuah lembaga pendidikan, pondok pesantren kawasan Simokerto, Minggu sekitar pukul 07.00 wib. Akibat aksi kekerasan itu, korban pun dibawa ke rumah sakit.

Kemudian siang harinya, orang tua korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya, yang mengalami tindak kekerasan hingga meninggal dunia.

Anggota Reskrim Polsek Simokerto yang mendapat laporan tersebut, langsung menindaklanjuti dan mengamankan terduga pelaku serta beberapa saksi.

"Belum ada tersangka. Tapi terduga dan saksi-saksi masih dimintai keterangan di polsek, dan ini masih belum 24 jam," tutur Leonard.

Untuk penyelidikan sementara, kasus ini ditangani unit Reskrim Polsek Simokerto.

"Sekarang penanganan penyelidikan oleh polsek. Untuk menetapkan tersangka, perlu minimal dua alat bukti yang kuat. Sekarang penyidik masih terus bekerja untuk mengumpulkan alat buktinya," jelas mantan Kasat Reskrim Polres Surabaya Selatan ini.

Baca selengkapnya »

Pelapor Minta Menkominfo Blokir Semua Akun Medsos Jonru

Pelapor Minta Menkominfo Blokir Semua Akun Medsos Jonru

Seorang pengacara Muanas Al Aidid melaporkan pemilik akun sosial media Jonru Ginting ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus pada Kamis 31 Agustus 2017.

Muanas meminta polisian bertindak cepat dan menangkap Jonru.

"Segera tangkap," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (1/9/2017).


Muanas juga mendesak agar semua akun sosial media Jonru ditutup oleh Kemenkominfo. Sebab, akun-akun Jonru berisi ujaran kebencian dan fitnah. "Segera tutup akunnya melalui Menkominfo," kata dia

Selain itu, Muanas yang merupakan kader dari Partai Nasdem itu mengaku heran dengan pihak-pihak yang mengaitkan pelaporannya berhubungan dengan Nasdem.

"Ada pasal yang melarang kalau kader Nasdem enggak boleh melaporkan?," ucap dia.

Serahkan ke Pengacara

Menanggapi laporan Muanas, Jonru melalui akun fanspage Facebook resminya menyatakan belum mendapat panggilan resmi dari kepolisian.

"Soal info bahwa saya dilaporkan ke polisi, perlu saya sampaikan bahwa saya justru baru mendapat informasinya tadi malam di Facebook. Sampai saat ini belum ada panggilan resmi dari polisi," tulis Jonru Ginting di akun Facebooknya, (1/9/2017).

Jonru mengatakan tak akan berkomentar terkait pelaporan tersebut, dia menyerahkan sepenuhnya pada pengacaranya.

"Alhamdulillah sejumlah pengacara papan atas Indonesia telah menyatakan bersedia mendampingi saya," kata dia

Baca selengkapnya »