DPR Dukung Pemecatan Oknum Pejabat Mafia Tanah

DPR Dukung Pemecatan Oknum Pejabat Mafia Tanah

Anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lambat dalam memberantas para mafia tanah. Azikin menyoroti masih banyaknya kasus terkait lahan yang melibatkan kalangan umum hingga oknum pejabat.

"Kita sudah meminta Kementerian Agraria agar seluruh urusan tanah dilakukan secara transparan. Tujuannya agar seluruh masyarakat bisa memantau dan mengontrol prosesnya," ujar Azikin, Selasa 5 September 2017.

Baginya, tidak ada cara lain kecuali tegas menjalankan aturan. Oknum yang terlibat harus diberikan efek jera. "Tentu tugas DPR sebagai kontrol, harus menyuarakan masalah ini kepada pemerintah. Khususnya kementerian bersangkutan," ucap dia.

Menurut Azikin, mafia atau calo tanah tidak hanya dimainkan kalangan bawah. Buktinya, di Sulawesi Selatan banyak oknum pejabat yang terbukti terlibat. Salah satu contoh  terjadi di Kabupaten Maros.

"Kepala BPN disana ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara tanah," kata dia.

Azikin menilai, masalah utamanya memang pada ketegasan pemerintah. Dia menyoroti, banyaknya pejabat yang sepatutnya dicontoh justru melakukan perbuatan yang melawan aturan tersebut.

"Harus ditindak tegas. Intinya, belakukan hukum sama.  Siapa saja, jika melanggar berikan sanksi yang setimpal dan sesuai aturan," tegas dia.