KPK Geledah Kantor Kejati Bengkulu

KPK Geledah Kantor Kejati Bengkulu

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua ruang di kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sebanyak delapan orang mengenakan rompi KPK datang ke kantor Kejati di Jalan S Parman Kota Bengkulu, Senin (12/6/2017) sore.

Dua ruangan yang digeledah itu adalah ruang kepala seksi III Intelijen yang digunakan Parlin Purba yang terjaring Operasi Tangkap Tangan pada Jumat dinihari kemarin. Lima kardus dokumen dibawa ke kendaraan yang sudah disiapkan. Tim sempat istirahat berbuka puasa di ruang Pelaksana Harian (Plh) Kajati Bengkulu Ado Sutanto.

Usai berbuka, tim kembali menggeledah ruang asisten tindak pidana khusus. Terlihat Aspidsus Hendri Nainggolan mendampingi tim KPK masuk ke ruang penggeledahan.

Plh Kajati Bengkulu Adi Sutanto mengatakan, penggeledahan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi setelah OTT pada Jumat lalu. Pihaknya memberikan akses kepada tim KPK untuk bekerja secara profesional.

"Iya mereka datang dalam rangka mengumpulkan data terkait OTT kemarin, silakan saja," ujar Adi di Kantor Kajati Bengkulu.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Parlin Purba, Kasi III Intelijen Kejati Bengkulu, bersama Parlin juga ditangkap salah seorang pejabat di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Amin Anwari dan salah seorang kontraktor bernama Murni Suhardi. Dari tangan mereka berhasil diamankan uang tunai sebanyak Rp 10 juta.

Baca selengkapnya »

Wapres JK Gelar Pertemuan Tertutup di Rumah Dinas

Wapres JK Gelar Pertemuan Tertutup di Rumah Dinas

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK hari ini berbuka puasa dengan mengundang sejumlah tokoh Islam di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat. Terlihat seperti Din Syamsuddin, Solahuddin Wahid, dan Abdul Mu'ti.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Tak ada awak media yang dapat meliput acara tersebut.

Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, pertemuan seperti ini rutin dilakukan.

"Saya diundang untuk bisa hadir bersama sejumlah tokoh Islam, yang saya kira acara seperti ini sudah rutin diadakan oleh Pak Wapres," ucap Din, sebelum memasuki kediaman JK, Senin malam (12/6/2017).

Kendati, Din memperkirakan, apa yang disampaikan nanti adalah bagaimana kondisi kehidupan kebangsaan Tanah Air, dengan peran yang bisa ditampilkan oleh umat Islam lewat ormas-ormas.

"Saya juga menduga atau paling tidak akan saya usulkan untuk ikut juga dibicarakan, bagaimana sikap kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam terkait dengan krisis di dunia Islam, yaitu di negara-negara teluk. Sehubungan dengan sejumlah negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar," kata dia.
Menurut Din, masalah Qatar ini bukan perkara kecil, lantaran akan membawa dampak sistemik, efek domino, dan bahkan implikasi terhadap politik dan ekonomi di banyak negara Islam, tak terkecuali Indonesia.

"Dan lebih daripada itu, konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah sana akan mencerminkan konflik internal dunia Islam yang serius, yang sangat potensial untuk membawa kepada perpecahan besar," Din menandaskan.

Baca selengkapnya »

DPR Desak ASEAN Kirim Pasukan Gabungan ke Filipina Selatan

DPR Desak ASEAN Kirim Pasukan Gabungan ke Filipina Selatan

Komisi I DPR Evita Nursanty meminta semua negara ASEAN harus segera fokus menghadapi ISIS di Filipina Selatan. Menurut dia, semua kekuatan militer dan intelijen di regional ASEAN harus membantu menyelesaikan krisis di Filipina Selatan.

"Perlu segera kesepakatan politik regional untuk menempatkan pasukan gabungan militer ASEAN di Filipina Selatan untuk mengeliminir kekuatan ISIS. Jangan biarkan Filipina sendirian," ujar Evita kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (12/6/2017).

Ia mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte tidak bisa dibiarkan sendirian menghadapi ISIS di Filipina Selatan. Sebab jika Filipina gagal, maka ISIS akan menjadikan ASEAN sebagai bagian dari teritorial operasinya dengan mendirikan negara bayangan Asia Tenggara.

"Percuma ada ASEAN kalau krisis akibat ISIS di Filipina tidak bisa dihentikan. ISIS bisa berkembang di Timur Tengah karena negara-negara di sana tidak kompak dan membiarkan berkembang. Ini tidak boleh terjadi di regional ASEAN," kata dia.

Indonesia sebagai negara yang bertetangga dengan Filipina dan Malaysia, menurut Evita, perlu segera menggelar pertemuan ASEAN untuk membahas penempatan militer gabungan tersebut.

"Presiden perlu segera mengirim komisaris politik dan militer menangani krisis di Filipina, yang potensial menjadi krisis ASEAN. Tugas dua komisaris ini adalah untuk mendorong penempatan pasukan gabungan di Filipina Selatan," tutur dia.

Beberapa negara, kata Evita, seperti Vietnam dan Timor Leste memiliki pengalaman dalam perang gerilya, di mana itu sangat berguna untuk perang counter gerilya menghadapi ISIS di Filipina Selatan.

"Didukung dengan peralatan militer, teknologi, dan logistik yang kuat dari negara-negara lainnya di ASEAN, kita optimis, krisis di Filipina Selatan bisa diselesaikan segera," ujar dia.

Militer Gabungan

Bagi Evita, sekaranglah saatnya untuk menguji kemampuan militer dan intelijen negara-negara ASEAN yang sudah berkali-kali melakukan latihan militer bersama.

"Regional ASEAN dalam ancaman, sudah waktunya menggunakan semua kemampuan yang dimiliki setiap anggota ASEAN untuk menghadapi setiap operasi terorisme di wilayah ASEAN," papar dia.

Evita mengingatkan, ISIS yang sedang terpukul di Timur-Tengah mengubah taktik dengan menyebar ke seluruh negara dengan membangun basis gerilya dan teror kota di berbagai belahan dunia.

Keterbukaan ISIS di Filipina Selatan jika tidak cepat diatasi akan menjadi basis gerilya terbuka bagi ISIS, yang akan membangkitkan sel-sel yang sudah lama ditanam di berbagai negara di ASEAN.

"Deklarasi di Marawi, itu sinyal bahwa sel-sel di berbagai negara sudah siap untuk bangkit. Manuver mereka harus segera dipatahkan agar tidak menyebar ke wilayah lain di ASEAN," terang dia.

Ia juga meminta agar diplomasi politik ASEAN memprioritaskan masalah ancaman ISIS dibandingkan yang lain. Tujuannya, agar ASEAN benar-benar menjadi kekuatan nyata, bukan hanya sekadar di atas kertas.

"Menteri Luar Negeri Indonesia sangat menentukan untuk bisa segera rapat dengan Menlu Filipina dan Malaysia untuk pertemuan darurat ASEAN. Ajak dan undang semua panglima militer negara-negara ASEAN. Jangan terlambat. Awal bulan Juni harus sudah ada pasukan gabungan ASEAN di Mindanao dan perbatasan Filipina-Indonesia," tegas Evita.

Baca selengkapnya »

Wiranto Minta Masyarakat Bersabar soal Pembubaran HTI

Wiranto Minta Masyarakat Bersabar soal Pembubaran HTI

Sejak pemerintah mengumumkan pembubaran terhadap organsiasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), desakan untuk merealisasikan itu terus muncul. Mengingat, HTI jelas menginginkan Indonesia menjadi negara Islam.

Pemerintah terus berupaya mencari aturan hukum yang tepat agar pembubaran ormas antiPancasila ini bisa segera terealisasi. Mengingat bila menggunakan Undang-undang Ormas waktu yang dibutuhkan cukup lama.

"Nanti saat dilaksanakan ada penjelasan yang rasional, konstitusional, tidak melawan hukum. Sabar saja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Wiranto memastikan, pemerintah akan melakukan segala cara dengan cepat. Hanya saja, dia tidak mau mengungkapkan caranya, temasuk adanya masukan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Jadi tidak usah Anda bagaimana caranya, dengan cara apa, ini kan satu kebijakan yang tidak selama langkah demi langkah dijelaskan ke masyarakat," imbuh dia.

Mantan Menhankam itu menegaskan, pembubaran terhadap ormas anti-Pancasila merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak mungkin membiarkan kekuatan dan gerakan yang anti terhadap ideologi negara hidup. Bila terus dibiarkan bisa merusak stabilitas keamanan dan kedaulatan politik.

"Maka itu sesuatu hal yang harus dilakukan. Soal kapan, dengan cara apa, tunggu saja. Karena tidak mungkin satu keputusan pemerintah itu dikalahkan satu ormas yang nyata-nyata sudah melakukan satu gerakan-gerakan yang membahayakan keamanan nasional," tambah dia.

Sebagai negara hukum sudah seharusnya Indonesia melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan aturan yagn berlaku. Hukum dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakt. Bila masyarakat menerima tindakan di luar hukum, pemerintah wajib bertindak.

"Karena pemerintah sangat hati-hati tidak gegabah untuk memutuskan hal ini," dia memungkasi.

Baca selengkapnya »

Rizieq Shihab Sudah Punya Visa Khusus

Rizieq Shihab Sudah Punya Visa Khusus

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab telah mendapat visa khusus dari Arab Saudi. Sehingga bebas keluar masuk kapan saja ke Tanah Suci.

Pengacara Rizieq, Kapitra Ampera pun membantah kliennya mendapat perpanjangan visa selama satu tahun dari pemerintah Arab Saudi.


"Visa khusus kunjungan, bukan long stay, visa dia bebas keluar masuk kapan aja," ujar Kapitra saat dikonfirmasi Liputan6.com, Minggu (11/6/2017).

Kapitra menjelaskan visa khusus tersebut sudah didapatkan Rizieq sejak sebulan yang lalu. Sehingga kliennya bisa kapan saja tinggal di Arab Saudi.

"Udah dapat sebulan yang lalu," ungkap dia.

Pimpinan FPI Rizieq Shihab telah ditetapkan tersangka kasus dugaan pornografi, berupa chat seks dengan wanita yang diduga Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein, pada 29 Mei lalu.

Namun, Rizieq tak kunjung pulang ke Tanah Air sejak menjalankan umrah pada 25 April lalu. Rizieq pun masuk dalam daftar buron, karena tak kunjung pulang ke Indonesia.

Rizieq sebelumnya mengatakan, dirinya memilih tinggal di Arab Saudi agar lebih khusyuk ibadah umrah dan mencegah kondisi di Indonesia memanas.

Rizieq juga sebelumnya membantah semua yang dituduhkan terhadap dirinya. Semua yang disangkakan pada dirinya adalah fitnah. Begitu juga Firza Husein, pun membantah.

Baca selengkapnya »

Paspor Rizieq Shihab Seharusnya Dicabut

Paspor Rizieq Shihab Seharusnya Dicabut

Pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, Nuril Arifin Husein atau yang akrab disapa Gus Nuril, menanggapi tarik-ulur kepulanganRizieq Shihab dari Arab Saudi

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melalui pengacaranya berencana pulang ke Indonesia pada 12 Juni 2017. Namun, belakangan diralat dengan menyatakan belum akan kembali dalam waktu dekat.

"Sederhana itu. Itu untuk "mainan" apa atau untuk penegakan hukum? Kalau untuk sandiwara ya diulur-ulur begitu," ujar Gus Nuril saat ditemui di Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu, 10 Juni 2017.

"Kalau untuk penegakan hukum, tinggal (Dirjen) Imigrasi, Menko Polhukam, dan Menteri Luar Negeri berkoordinasi, memerintahkan pencabutan izin paspornya Rizieq. Selesai. Kepolisian juga seharusnya mengirimkan surat kepada (Dirjen) Imigrasi bahwa Rizieq sudah menjadi red notice dari Interpol," ujarnya lagi.

Gus Nuril bahkan menilai seharusnya aparat hukum dan pemerintah bisa lebih tegas lagi menangani persoalan terkait Rizieq.

"Tembak kakinya aja atau kepalanya atau tangannya, selesai. Kalau mereka (Rizieq dan FPI) mau melakukan kegiatan ramai-ramai makar. Kita mau menangkap orang yang sudah dijadikan DPO dan melakukan kejahatan, kok, kemudian dibela? Itu sudah makar," kata Gus Nuril.

"Selesai, itu gampang. Enggak usah ribut-ribut. Mengancam sekian juta, sekian juta. Negara kok kalah sama preman? Wong tentaranya berapa jumlahnya, polisinya berapa jumlahnya," pungkas Gus Nuril.

Polisi menjerat Firza Husein dalam kasus dugaan pornografi berupa chat seks dengan pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Dia dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman penjara di atas lima tahun.

Selain Firza Husein, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga telah menetapkan tersangka terhadap Rizieq Shihab terkait kasus yang sama dengan Firza.

Saat ini, penyidik belum memeriksa kembali Rizieq karena dia berada di Arab Saudi. Usai menjalani umrah, dia belum kembali ke Indonesia. Rizieq juga telah ditetapkan sebagai buron

Baca selengkapnya »

Tarik Ulur Kepulangan Rizieq Shihab

Tarik Ulur Kepulangan Rizieq Shihab

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kini menjadi orang yang paling ditunggu-tunggu kepulangannya ke Tanah Air, sejak Polri menetapkan dia sebagai tersangka kasus dugaan pornografi.

Rizieq sudah lama umrah ke Tanah Suci. Dia berangkat umrah pada 25-26 April. Pada 5 Mei, ia singgah di Malaysia dan tidak lama kembali terbang ke Arab Saudi.

Rizieq kemudian jadi tersangka pada 29 Mei 2017 kasus dugaan pornografi berupa chat seks dengan wanita yang diduga Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Keberadaan Rizieq di Tanah Suci disebut-sebut, selain beribadah juga untuk menenangkan kondisi di Tanah Air akibat kasus yang menimpanya.

Menurut Rizieq, kondisi akan memanas jika dia berada di Indonesia, karena umatnya yang tidak terima dengan tuduhan polisi akan murka. Bukan menghindar dari kasus pornografi.

"Bukan kami menghindari. Ini kan kasus yang sangat politis dan cenderung sebagai kriminalisasi ulama," tutur Ketua Bantuan Hukum FPI sekaligus pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, Jakarta, Senin 15 Mei 2017.

"Yang saya dengar begitu, bahwa Habib (Rizieq) mau konsentrasi ibadah sajalah dari pada hiruk-pikuk yang tidak produktif. Ini sudah kriminalisasi dan pemaksaan kehendak," Sugito menegaskan.

Kepulangan Rizieq ke Tanah Air bukan saja dinanti-nantikan polisi, tapi juga masyarakat yang tak sabar menunggu kejelasan kasus ini. Rizieq diminta masyarakat pulang ke Indonesia jika memang tidak bersalah.

Seperti yang diungkapkan dokter Fiera Lovita asal Bukittinggi, Sumatera Barat, yang meminta Rizieq kembali ke Tanah Air jika memang dia tidak bersalah.

Namun, ungkapan dokter Lovita di Facebook itu justru mengundang kasus kekerasan yang kini marak terjadi, persekusi. Sang dokter mendapat ancaman dan intimidasi akibat ungkapannya di media sosial itu, hingga ia harus dievakusi ke Jakarta.

Tak hanya dialami dokter Lovita, bocah berumur 15 tahun berinisial M di Cipinang Muara, Jakarta Timur, juga baru-baru ini menjadi korban persekusi, yang disebut-sebut akibat menyudutkan Rizieq di Facebook.

Sejumlah orang yang diduga anggota FPI mengintimidasi terhadap M dan juga keluarganya. Dia pun mengalami penganiayaan hingga akhirnya kasus ini ditangani Polda Metro Jaya.

Belakangan, Rizieq dikabarkan akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Pengacaranya menyebut Rizieq akan pulang ke Indonesia pada 12 Juni 2017.

"Iya pulang 17 Ramadan, kan dari awal ada keinginan pulang," ujar Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif kepada Liputan6.com, Sabtu 3 Juni 2017.

Menurut Slamet, lima juta orang akan menyambut kedatangan Rizieq. "Yang pasti lima juta umat siap sambut. Ini sudah disampaikan oleh KH Husni Thamrin," ujar dia.

Namun baru-baru ini, Rizieq dikabarkan batal pulang ke Indonesia pada 12 Juni 2017. Seperti yang diungkapkan pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro.

"Habib tidak jadi pulang 12 Juni," kata Sugito, Rabu 7 Juni 2017.

Saat ini, Rizieq tengah mengurus izin perpanjangan tinggal di Arab Saudi. "Saat ini sedang mengajukan visa long stay ke Arab Saudi," kata Sugito.

Pengacara lainnya, Kapitra Ampera mengungkapkan bahwa Rizieq mendapat perpanjangan visa selama satu tahun dari pemerintah Arab Saudi.

"Visa khusus kunjungan, bukan long stay, visa dia bebas keluar masuk kapan aja," ujar Kapitra saat dikonfirmasi Liputan6.com, Minggu (11/6/2017).

Kapitra menjelaskan visa khusus tersebut sudah didapatkan Rizieq sejak sebulan yang lalu. Sehingga kliennya bisa kapan saja tinggal di Arab Saudi.

"Udah dapat sebulan yang lalu," ungkap dia.

Baca selengkapnya »