Selain Kibaskan Mukena, Guru Agama Pukul Pakai Tangan dan Sepatu?

Selain Kibaskan Mukena, Guru Agama Pukul Pakai Tangan dan Sepatu?

Darmawati, guru mata pelajaran agama di SMAN 3 Parepare, Sulawesi Selatan, ternyata tak hanya menggunakan mukena untuk memukul pundak siswinya, AY. Ia diduga pula menggunakan tangan dan melempar sepatu ke arah kerumunan siswi yang berkeliaran saat waktu salat zuhur tiba.

Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Parepare, Syukur Salman. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mencari tahu kebenaran kronologi kejadian karena setelah insiden mukena itu mencuat karena ada banyak versi cerita yang beredar di masyarakat.

"Ada banyak versi, saya sempat bingung, makanya saya tanya langsung ke bu Darma," ucap Syukur kepada Liputan6.com, Senin (31/7/2017).

Syukur menyebutkan, dari cerita yang didengarnya dari banyak sumber, Darmawati sendiri mengaku bahwa ia menggunakan mukena lalu memukul pundak AY. Ada yang mengatakan bahwa guru agama itu menggunakan tangan lalu memukul kepala AY berkali-kali. Ada pula yang menerangkan bahwa sang guru agama menggunakan sepatu.

"Jadi tidak ada yang salah, memang benar kalau selain pakai mukena, bu Darma juga pakai tangan dan sepatu," Syukur menerangkan.

Namun, ia mengungkapkan, bila dikatakan Darmawati menggunakan tangan memukul kepala siswinya, hal itu tidak benar. Sebab yang dipukul itu di bagian pundak dan lengan.

"Tidak ada pemukulan di bagian kepala, hanya di bagian bahu, itu pun katanya tidak keras," kata dia.

Syukur menjelaskan pula, soal memukul menggunakan sepatu itu juga tidak benar. Darmawati menggunakan sepatu itu bukan memukul, tapi melempar. "Sepatu itu dilempar ke arah kerumunan siswa yang berkeliaran saat waktu salat zuhur berjemaah tiba, menurut bu Darma tidak ada yang kena lemparan sepatu itu," ia menambahkan.

Syukur menilai, semua tindakan yang dilakukan Darmawati tidak ada yang salah. Menurutnya dia, semua masih dalam batas kewajaran karena hal itu dilakukan demi membangun disiplin akhlak siswa dan siswinya.

"Ini kan demi kebaikan anak didik juga, demi akhlak mereka, agar mereka disiplin. Orangtua mana yang mau melihat anaknya tidak baik, sementara guru itu kan orangtua anak di sekolah," tutur dia.

Ketua IGI Parepare itu juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding di Pengadilan Negeri Parepare. Ia juga berjanji akan mengawal kasus Darmawati atau insiden mukena itu hingga tuntas. Sebab, menurut dia, tidak seharusnya guru dihukum demi mendisiplinkan anak didiknya.

"Jika perlu kita pakai pengacara, kami dari IGI siap patungan untuk membayar pengacara yang bagus. Bendahara IGI pusat juga siap membantu," kata Syukur.

Sebelumnya, Darmawati, guru mata pelajaran agama di SMAN 3 Parepare, Sulawesi Selatan, divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan tujuh bulan oleh Pengadilan Negeri Parepare pada Jumat, 28 Juli 2017. Ia dianggap bersalah memukul siswinya yang berinisial AY saat waktu salat zuhur tiba.

Dari informasi yang diperoleh Liputan6.com, kejadian itu terjadi pada Februari 2017 lalu. Saat itu, sejumlah siswi berkeliaran saat masuk waktu salat zuhur.

Darmawati kemudian menegur mereka dengan mengibaskan mukena di pundaknya hingga mengenai AY. Orangtua AY yang menerima laporan dari anaknya tidak terima dan melaporkan insiden mukena tersebut ke pihak kepolisian.

Baca selengkapnya »

Sudirman Said Tidak Khawatir Bertarung di 'Kandang Banteng

Sudirman Said Tidak Khawatir Bertarung di 'Kandang Banteng'

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said tidak khawatir dengan julukan 'kandang banteng' bagi Jawa Tengah, termasuk dalam urusan pemilihan gubernur. Menurutnya kini sosok yang bisa menyentuh hati rakyat dan membawa ide perubahan lebih diutamakan.

Kandang Banteng sendiri merujuk kekuatan politik PDI Perjuangan (PDIP) di Jawa Tengah yang sudah beberapa kali unggul dalam pemilihan kepala daerah. PDIP juga menjadi partai yang bisa mengusung sendiri calonnya.

Menurut Sudirman Said, jika dirinya maju dalam Pilgub Jateng, tujuannya bukan untuk menaklukkan sang banteng melainkan menyentuh hati rakyat.

"Yang direbut itu bukan menaklukan siapapun, tapi sentuh hati rakyat," kata Sudirman di sela acara workshop bertajuk 'Masa Depan Baru Jawa Tengah' di Hotel UTC, Semarang, Minggu (30/7/2017) malam.

Ia memahami untuk bisa dipilih rakyat memang masuk lewat partai politik, namun menurutnya figur pribadi juga penting sehingga 'warna' partai menurutnya bukan satu-satunya penentu.

"Saya tidak khawatir dengan warna-warni partai. Memang masuknya dengan partai politik, tapi figur juga penting," jelasnya.

Sudirman Said sendiri sudah berkeliling hampir separuh Jawa Tengah untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Pria asal Brebes, Jawa Tengah, itu juga mengakui sudah berkomunikasi dengan beberapa partai politik antara lain PKS, Gerindra, PAN dan PPP.

"Karena banyak sahabat di partai politik. Tidak menutup kemungkinan partai lain," tegasnya.

Ia menegaskan waktu untuk masuk ke Pilgub Jawa Tengah masih cukup jauh sehingga ada waktu untuk memikirkannya. Selain itu Sudirman juga masih berharap persetujuan dan 'panggilan'.

"Kalau dibutuhkan saya siap, tetapi saya membatasi diri dengan sikap terpanggil," ujarnya.

"Jalan masih panjang. Saya ulangi, saya bukan bagian partai politik. Tugas saya berikhtiar secara sehat, serius, bersungguh-sungguh dari panggilan itu," imbuh Sudirman.

Baca selengkapnya »

Harga di Kasir Berubah Drastis

Harga di Kasir Berubah Drastis

Seorang konsumen merekam video yang menampilkan dirinya sedang marah besar kepada petugas minimarket lantaran ia merasa dicurangi saat bertransaksi.

Video tersebut diunggah di akun Facebook bernama CekKTP pada Sabtu (29/7/2017).

Dalam video tersebut terlihat suasana di dalam minimarket dan konsumen ini tengah menginterogasi dua petugas yang melayaninya saat itu.

Diketahui, kejadian ini terjadi di sebuah minimarket yang berlokasi di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.

Konsumen ini ngamuk lantaran dirinya mendapati perbedaan harga dari barang yang ia beli.

Saat itu ia membeli sebuah sikat gigi yang harganya Rp 10.700 sesuai yang tertera di display harga.

Namun, ia terkejut pada saat membayarnya di kasir, harga sikat gigi tersebut berubah menjadi Rp 17 ribu.

Tak terima, ia pun menginterogasi kedua petugas minimarket yang sedang bertugas saat itu dan menanyakan mengapa harganya bisa berbeda antara display dengan saat dibayar.

Kedua petugas yang diinterogasi tersebut tampak terbata-bata menjawab pertanyaan dari konsumen tersebut.

Berdasarkan video tersebut, petugas itu menjelaskan perbedaan harga yang terjadi lantaran pihaknya telah salah meletakkan barang yang semestinya.

Namun, konsumen tersebut tampaknya tidak menerima alasan dari petugas itu, ia masih menganggap bahwa pihak minimarket tersebut melakukan kecurangan.
Menurutnya, kesalahan tersebut tidak masuk akal, mengingat minimarket itu buka 24 jam dan dikhawatirkan akan memakan banyak korban tak hanya dirinya saja.

Bahkan, saking kesalnya dan mendapatkan alasan yang masuk akal, konsumen tersebut sampai berkata-kata kasar di depan petugas.

Petugas yang terus dimarahi oleh konsumen itupun hanya bisa mendengarkan dan diam tertunduk.

Tak berhenti sampai di situ, konsumen itu juga meminta nomor dari manajer atau ketua toko yang bertanggung jawab atas kinerja di minimarket di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah tesebut.

Video pun berakhir saat petugas itu akhirnya memberikan nomor atasannya dalam secarik kertas.

Baca selengkapnya »

Aksi Nekat Pengendara Motor Lewati JLNT Casablanca'

Aksi Nekat Pengendara Motor Lewati JLNT Casablanca'

Ulah para pemotor nekat yang melintas di Jalan Layang Non Tol Casablanca (JLNT) beberapa hari terakhir menjadi sorotan. Sebuah video amatir yang viral di media sosial menunjukkan puluhan motor melaju melawan arus kendaraan yang menuju arah Tanah Abang.

Padahal, seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV, Kamis (27/7/2017), motor dilarang melintas di JLNT Casablanca.

Sementara itu, upaya polisi merazia pemotor bandel pada Selasa lalu nampaknya belum membuat jera. Masih ada saja pemotor yang nekat menerobos sehingga terpaksa dikenai tilang sebesar Rp 500 ribu.

Para pemotor berdalih demi menghemat waktu nekat melanggar aturan. Mereka rela menantang bahaya untuk menghindari kemacetan panjang di bawah jalan layang.

Berbeda dengan JLNT Casablanca, larangan melintas di JLNT Antasari di Jakarta Selatan dipatuhi para pemotor. Rabu 26 Juli 2017, tak terlihat satu pun pemotor melintas.

Salah satu alasannya ternyata karena banyaknya jalur alternatif. Sehingga, pemotor tak perlu nekat melintas di JLNT Antasari.

Keselamatan dan keamanan pengendara adalah dua alasan utama pemotor dilarang melintas. Sebab, infrastruktur JLNT Casablanca maupun lainnya memang tidak dirancang untuk kendaraan roda dua.

Pembatas jalan yang tidak terlalu tinggi, ditambah kencangnya angin di atas, dianggap membahayakan pemotor.

Saksikan aksi nekat pengendara motor saat melintasi JLNT Casablanca

Baca selengkapnya »

Pesan Terakhir Mantan Kapolda Metro Jaya untuk Rizieq Shihab

Pesan Terakhir Mantan Kapolda Metro Jaya untuk Rizieq Shihab

Irjen Mochamad Iriawan resmi menanggalkan jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Sejumlah kasus besar ditangani Iriawan selama menjabat, salah satunya kasus dugaan pornografi berupa chat seks yang menyeret nama pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Iriawan berharap, kasus tersebut tetap berjalan hingga tuntas meski dia tak lagi memimpin Polda Metro Jaya. Iriawan pun menyampaikan pesan terakhirnya untuk Rizieq sebelum dia benar-benar meninggalkan Polda Metro Jaya.


"Kalau (pesan) saya sih, artinya proses hukum harus diikuti. Saya sampaikan equality before the law harus dijalankan. Jadi, itu pesan saya pada beliau," ujar Iriawan, di sela acara pisah sambut di Mapolda Metro Jaya, Rabu (26/7/2017).

Melepas jabatan Kapolda Metro Jaya, Iriawan kini diamanahkan sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops). Sementara, pucuk pimpinan Polda Metro Jaya kini dipegang oleh Irjen Idham Azis yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Iriawan menuturkan, dirinya tidak bisa lagi mengintervensi penanganan kasus dugaan pornografi yang menyeret Rizieq Shihab. Dia memercayakan penanganan kasus tersebut kepada penerusnya.

"Ya nanti terserah kapolda baru. Yang jelas kita udah maksimal pemeriksaan, kemudian sampai saksi ahli kita lakukan, ya," ucap dia.

Kasus pornografi berupa chat seks yang diduga melibatkan Rizieq Shihab dan Firza Husein menyeruak pada akhir Januari 2017. Dalam kasus itu, polisi telah menetapkan Rizieq dan Firza sebagai tersangka.

Bukan hanya itu, polisi juga telah memasukkan Rizieq dalam daftar pencarian orang (DPO). Status buron Rizieq dikeluarkan lantaran dia tak kunjung pulang ke Tanah Air untuk diperiksa.

Rizieq Shihab dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara, Firza Husein dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto 29 dan atau Pasal 6 juncto 32 dan atau Pasal 8 juncto 34 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Keduanya terancam hukuman di atas lima tahun penjara."

Baca selengkapnya »

Masalah Penduduk Miskin Masih Jadi PR di Sumsel

Masalah Penduduk Miskin Masih Jadi PR di Sumsel

Sumatera Selatan (Sumsel) termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di pulau Sumatera. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia www.bps.go.id, jumlah penduduk miskin di Sumsel per Maret 2017 berada di urutan keempat dari 10 provinsi di Sumatera.

Persentase penduduk miskin berada di angka 13,19 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 8,16 juta jiwa, atau sekitar 1,076 orang penduduk miskin di Sumsel.

Di Sumatera, urutan pertama persentase penduduk miskin ditempati oleh Provinsi Aceh sebesar 16,89, Bengkulu sebanyak 16,45 persen, dan Lampung sebesar 13,69 persen.

Dari data Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Sumsel berada di urutan ketiga, yaitu sebesar 2,24 persen. Sedangkan Provinsi Aceh di angka 2,98 persen dan Bengkulu sebesar 2,85 persen.

Terpuruknya garis kemiskinan di Sumsel juga didukung oleh Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan urutan ketiga tertinggi sebesar 0.60 persen dari Provinsi Aceh dan Bengkulu.

Sementara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 Sumsel mencapai Rp 7,89 triliun. Jumlah APBD itu terbesar ketiga di bawah Aceh yang sebesar Rp 14,76 triliun dan Sumut sebesar Rp 13,03 triliun.

Kepala BPS Sumsel Yos Rudiansyah membenarkan bahwa potret kemiskinan Sumsel berada di angka 13,19 persen. Namun ia melihat tingginya angka tersebut bisa dipengaruhi dari kebiasaan masyarakat Sumsel.

"Jadi bukan pendekatan sektoral, namun bisa dilihat dari ciri-ciri masyarakat miskin di Sumsel, kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan berada di pedesaan," katanya kepada Liputan6.com, beberapa waktu lalu, ditulis Selasa , 25 Juli 2017.

Salah satu indikator menilai masyarakat miskin di Sumsel adalah besarnya pengeluaran per kapita per bulan. Di Sumsel sendiri, batas pengeluaran yaitu sebesar Rp 370.060 per kapita per bulan.

"Jika anggota keluarga berjumlah empat orang, maka dikali Rp 370.060, sehingga jumlahnya Rp 1.480.240. Jika di bawah angka itu, keluarga tersebut masuk kategori miskin," katanya.

Dari data yang dikumpulkan BPS Sumsel hingga Maret 2016, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) masuk dalam kawasan termiskin tertinggi di Sumsel. Sedangkan kota Pagaralam berada di urutan terakhir dengan persentase sebesar 9,64 persen.

Salah satu rendahnya tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Muratara, lanjutnya, karena kawasan ini termasuk daerah pemekaran.

Saat ditanya tentang angka kemiskinan di Sumsel itu, kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin, "Saya belum tahu, sebab indikatornya banyak. Nanti akan kita cek."

Baca selengkapnya »

Setelah HTI Tak Ada Lagi

Setelah HTI Tak Ada Lagi

Pemerintah tidak mau setengah hati soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi itu resmi dibubarkan pekan lalu. Kini, aktivisnya juga diincar, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar PNS yang aktif di HTI untuk mengundurkan diri. Ia menjelaskan, PNS memiliki tugas utama melayani, bergerak, dan mengorganisasi masyarakat. Ketika penggerak masyarakat sudah anti-Pancasila, tentu bertentangan dengan tugas yang seharusnya dilakukan.

"Kalau dia sudah anti-Pancasila, padahal tugasnya adalah menjabarkan sila-sila Pancasila, membuat Perda, membuat kebijakan, dan sebagainya," Tjahjo menandaskan.

Tjahjo pun mengaku telah meminta kepala daerah untuk menyusuri jajaran PNS di wilayahnya yang aktif di HTI, baik sebagai anggota atau simpatisan.

Ia mengaku pihaknya telah mengirim surat kepada para kepala daerah untuk menyeleksi dengan benar PNS yang berafiliasi dengan HTI. Paling tidak, mereka harus disadarkan dan diingatkan bahwa pemahaman HTI bertentangan dengan Pancasila.

"Kalau enggak, harus disuruh mundur kan repot. Kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur karena sudah kader," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Kata Tjahjo, mereka bisa tidak mundur asal memenuhi syarat. "Kalau anggota itu diukur keanggotaannya bagaimana. Jangan baru ikut dakwah, sehari, simpatisan kan enggak bisa (diminta mundur)," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 24 Juli 2017.

Ketika kepala daerah menemukan ada PNS yang pernah menjadi pengurus HTI, seleksi harus lebih ketat dengan cara pemanggilan langsung. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat berperan pada fase ini.

"Intinya disadarkan. Kalau dia sebagai pengurus atau kader inti, dipanggil. Kan ada Forkopimda-nya," ucap dia.

Baca selengkapnya »