Imam Besar Istiqlal: Semua Harus Terima Status Tersangka Rizieq

Imam Besar Istiqlal: Semua Harus Terima Status Tersangka Rizieq

cerita-indonesia45 - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kini berstatus tersangka atas dugaan kasus pornografi. Kepulangan Rizieq dari luar negeri saat ini dinanti polisi.

Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar mengimbau, para pengikut dan pendukung Rizieq harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mereka juga harus menerima kenyataan status Rizieq yang kini menjadi tersangka.

"Kita harus menjalani garis takdir kita dari Allah kan, seperti apa nasib kita ke depan hanya Dia (Tuhan) yang tahu. Kita harus menerima kenyataan," kata Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Setelah Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, gejolak mulai muncul. Berbagai dukungan dan perlawanan didengungkan melalui media sosial.

Namun, Nasaruddin menyarankan Rizieq dan seluruh jemaahnya menerima kondisi ini, menerima dengan lapang dada tentu akan terlihat lebih elegan.

"Itu akan sangat elegan kalau menghadapi sesuatu itu dengan kepasrahan. Toh, saya yakin tidak akan kehilangan umat," imbau Nasaruddin.

Penyidik Polda Metro Jaya menjerat Rizieq Shihab dengan Pasal 4, 6, dan 8 UU 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Rizieq diduga melakukan percakapan seks dengan wanita bernama Firza Husein.

Salah satu pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro mengungkapkan, kasus yang ditangani Polda Metro Jaya tersebut, tidak memiliki alat bukti yang kuat sebab hanya berdasar pada chat di dalam aplikasi WhatsApp.

"Bagaimana pun chat itu diduga kuat adalah fake aplikasi WhatsApp atau percakapan palsu. Dan sama sekali belum diuji secara scientific untuk mengukur akurasinya. Namun, tanpa proses itu polisi justru secara terburu nafsu menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka," ujar Sugito.

Baca selengkapnya »

Permintaan MUI soal Penyidikan Kasus Rizieq Shihab

Permintaan MUI soal Penyidikan Kasus Rizieq Shihab

cerita-indonesia45 - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Ketum MUI) KH Ma'ruf Amin meminta proses hukum kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab harus transparan sehingga umat tidak salah paham menanggapi kasus tersebut.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin meminta tidak ada demo dalam menanggapi status tersangka Rizieq. Ma'ruf menilai, kasus ini tinggal dibuktikan saja kebenarannya. Tentu yang tahu kebenaran kasus ini adalah Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Selengkapnya di

MUI: Kasus Rizieq Harus Transparan Agar Umat Tak Salah Paham

Baca selengkapnya »

Pesan Rizieq Shihab dari Arab Saudi

Pesan Rizieq Shihab dari Arab Saudi

cerita-indonesia45 - Ini pesan Rizieq Shihab dari Arab Saudi kepada pengacaranya Egi Sudjana

Baca selengkapnya »

Polisi Resmi Naikkan Status Rizieq Shihab Jadi Tersangka

Polisi Resmi Naikkan Status Rizieq Shihab Jadi Tersangka

cerita-indonesia45 - Polda Metro Jaya akhirnya resmi menetapkan pimpinan FPI Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi di situs "baladacintarizieq".

Polda Metro Jaya resmi menaikkan statusnya dari saksi menjadi  tersangka karena memiliki bukti yang kuat terkait percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizieq dengan Firza Husein. Demikian yang ditayangkan  Malam(29/5/2017).

Namun, polisi belum berkomentar lebih lanjut terkait upaya penjemputan dan penangkapan Rizieq Shihab. Polda Metro juga  akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk membuat Red Notice  kepada polisi internasional terkait penangkapan Rizieq Shihab yang saat ini masih berada di luar negeri.

Baca selengkapnya »

Akbar Tandjung: Wajar Panglima TNI Disebut Calon Wapres 2019

Akbar Tandjung: Wajar Panglima TNI Disebut Calon Wapres 2019

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi salah satu kandidat Wapres pada Pemilu 2019, mendampingi Jokowi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pekan lalu.

Adapun Golkar telah mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. Sosialisasi terhadap calon presiden pun gencar dilakukan. Sementara Gatot akan selesai masa baktinya di TNI pada Maret 2018. Artinya akhir 2017 sudah ada nama yang muncul menggantikan posisinya sebagai Panglima.

"Saya milih yang konteks Indonesia. Panglima TNI itu posisi penting dan sangat strategis. Dalam konteks itu, kalau dia disebut-sebut sebagai calon wakil presiden ya wajar saja. Itu posisi yang tinggi sebagai panglima TNI. Panglima TNI kan sudah melalui suatu proses yang boleh dikatakan seleksi kepemimpinannya sudah teruji," ucap Akbar usai menghadiri acara buka puasa di DPP Perindo, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Dia mengaku cukup dekat dengan sosok Gatot. Pun dengan keluarganya. Mereka sudah saling mengenalnya.

"Secara pribadi kami dekat. Dia kan orang Solo. Dengan istri saya apalagi. Dengan istri beliau juga dekat. Saya pribadi juga dekat dengan beliau. Itu itu aja," ungkap Akbar.

Walaupun demikian, lanjut dia, masih ada orang yang cocok mendampingi Jokowi dalam ajang demokrasi 2019 mendatang. Sosok tersebut tentu harus memiliki rekam jejak yang baik.

"Tentu orang yang sudah mempunyai rekam jejak yang memperlihatkan orang itu memiliki kemampuan, kepemimpinan, memiliki visi untuk membangun Indonesia, memiliki komitmen untuk membangun kebersamaan, persatuan, menghormati keanekaragaman kita. Diharapkan juga mempunyai pengalaman yang cukup dalam dunia politik," jelas Akbar.

Saat ditegaskan, siapa nama yang paling cocok selain Panglima TNI? Dia menuturkan dirinya tidak dalam posisi untuk mengungkapkannya secara gamblang.

"Kita tunggu aja. Mungkin pada tahun-tahun menjelang 2019 sudah mulai muncul. Dari situ mungkin kita bisa lihat satu per satu," tegas Akbar.

Baca selengkapnya »

Menanti Status Buron Rizieq Shihab

Menanti Status Buron Rizieq Shihab

Polisi menetapkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi berupa chat seks dengan wanita yang diduga Firza Husein.

Status tersangka diberikan setelah polisi melakukan gelar perkara pada Senin 29 Mei 2017. Rizieq menyusul Firza yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

"Alat bukti sudah ditentukan, sehingga layak dinaikkan (jadi tersangka)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin 29 Mei 2017.

Rizieq Shihab dijerat Pasal 4, 6, dan 8 UU 44 tahun 2008 tentang Pornografi sama seperti Firza Husein. Dalam perkara tersebut, Firza telah dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Argo mengatakan, walaupun selama ini Rizieq selalu mangkir dari panggilan penyidik, dia tetap bisa dijadikan tersangka.

"Ya bisa (jadi tersangka). Misalnya pembunuh. Belum pernah diperiksa tapi bukti semua ada, bisa jadi tersangka toh?" tutur Argo.

"Tentunya sudah ditetapkan oleh penyidik ya (alat bukti). Ada chat, handphone, dan sebagainya. Penyidik sudah menyiapkan," jelas Argo.

Proses penetapan tersangkanya pun sesuai dengan aturan. Dia berharap, pihak Rizieq tidak mengeluarkan berbagai opini sepihak yang dapat membuat masyarakat memaknai secara sembarangan dan liar. Jika memang keberatan, pihak kepolisian siap menghadapi tim hukum Rizieq di pengadilan.

Rizieq Marah Besar

Koordinator tim pembela Rizieq Shihab, Eggi Sudjana mengaku tersinggung atas penetapan status tersangka tersebut. Dia menilai, Rizieq Shihab tidak pantas menjadi tersangka.

"Di sini kita sudah bersepakat dan menyimpulkan masalahnya adalah kita dibenturkan dengan pihak kepolisian. Kita tersinggung, ini pelanggaran serius bagi ulama, jangankan tersangka, disebut saksi saja dia (Rizieq Shihab) tidak pantas," tegas Eggy di Markas Front Pembela Islam, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin 29 Mei 2017.

Eggy dengan nada tinggi meminta Presiden Jokowi mengambil sikap dengan memberi perintah kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menghentikan kasus yang disebutnya kriminalisasi terhadap ulama tersebut.

"Kami lihat ini balas dendam, Ahok kalah dan Ahok dipenjara, karenanya Habib ditersangkakan," kata Eggi.

Eggi menyatakan pihaknya akan melayangkan surat khusus kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian setelah penetapan tersangka terhadap kliennya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan berbicara banyak soal status ini. "Kalau memang penyidik menganggap buktinya sudah cukup, kenapa tidak?" Kata Tito di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 Mei 2017.

Yang jelas, Tito menyerahkan kasus ini kepada jajaran Polda Metro Jaya, termasuk dugaan adanya tahapan penyelidikan yang dilewatkan oleh penyidik.

Pengacara Rizieq lainnya mengatakan, kliennya itu marah besar dan akan melakukan perlawanan.

"Tadi Habib Rizieq memberi informasi kepada saya, dia marah besar dan akan melakukan perlawanan hukum dan politik," ujar salah satu pengacara Rizieq, Kapitra Ampera di Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin, 29 Mei 2017 malam.

Menurut Kapitra, perlawanan harus dilakukan lantaran kasus yang menjerat Rizieq diduga sarat muatan politik. Tak hanya itu, pasal yang digunakan untuk menjerat Rizieq juga dianggap sumir.

"Ini sangat cacat hukum dan melanggar process of law dan asas legalitas, termasuk melanggar Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Itu yang saya sebutkan ada indikasi ini tirani penegakan hukum," kata dia.

Dia mengatakan, pihak Rizieq telah menabuh genderang perlawanan atas penetapan tersangka tersebut.

"Saya 2 menit yang lalu masih komunikasi dengan Habib Rizieq via chat. Beliau kondisinya sehat. Tapi pokoknya perang hukum dimulai," tegas Kapitra.

Dia mengatakan, Rizieq juga berencana mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangka dan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Orang yang menyebarkannya sampai hari ini tidak pernah diselidiki tidak pernah ditangkap, sehingga penegakan hukumnya jelas sangat subjektif," ucap Kapitra.

Baca selengkapnya »

Menkumham Yasonna Minta UU Terorisme Segera Direvisi

Menkumham Yasonna Minta UU Terorisme Segera Direvisi

cerita-indonesia45 - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Menurut Yasonna, hal ini berkaca pada adanya aksi teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Secepatnya. Sudah sangat lama sekali. Kalau saya tidak salah sudah setahun," kata Yasonna di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (28/5/2017).

Yasonna memang tidak menjelaskan secara rinci, poin-poin yang menjadi perhatiannya untuk direvisi. Namun revisi UU Terorisme ini dinilainya penting dilakukan agar ada aturan atau payung hukum pencegahan aksi teror.

"Karena begini, kalau Undang-undang terorisme sekarang kan sifatnya setelah peristiwa baru bisa (ambil tindakan). Nah sekarang kita mau antisipatif," ucap Yasonna.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), berkomitmen menuntaskan pembahasan tahun ini.

"Pansus akan menyelesaikan tahun ini, dengan jadwal yang disepakati sekitar Oktober-November," kata anggota Pansus Bobby Adhityo Rizaldy saat dihubungi di Jakarta, Sabtu 27 Mei 2017 lalu.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, belum rampungnya revisi UU Terorisme, karena banyak klausul yang harus disepakati pemerintah dan DPR.

"Mengingat banyak sekali yang perlu disepakati bersama pansus dan pemerintah, seperti penahanan preventif dari tujuh hari menjadi 30 hari. Lalu teknis sinkronisasi dengan KUHP, dan juga muatan-muatan lain seperti kelembagaan BNPT, pelaksanaan program deradikalisasi, perlindungan korban teror, juga keterlibatan anak dalam aksi terorisme," kata dia.

Baca selengkapnya »

Polri Berupaya Pulangkan 11 WNI dari Marawi Filipina

Polri Berupaya Pulangkan 11 WNI dari Marawi Filipina

cerita-indonesia45 - 11 Warga negara Indonesia (WNI) dikabarkan berada di Marawi, Filipina Selatan. Padahal, pemerintah Filipina telah menerapkan darurat militer di wilayah itu lantaran dianggap sebagai basis kelompok ISIS.

Polri pun merespons adanya 11 WNI yang masih berada di Marawi itu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengungkapkan pihaknya akan terus mengupayakan kepulangan 11 WNI tersebut.

"Sedang diupayakan untuk kembali ke Indonesia. Sementara mereka masih kontak terus dengan atase teknis Polri di Davao," kata Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Minggu (28/5/2017).

Setyo mengaku pihaknya belum bisa memastikan, apakah 11 WNI itu tergabung dalam kelompok ISIS di Marawi. Yang pasti, kata dia, mereka berangkat ke Marawi dengan jalur resmi atau legal.

"Kemudian mereka melakukan kegiatan dakwah," ucap Setyo.

Belakangan ada informasi yang menyebut, satu dari 11 WNI itu tewas. Namun, lagi-lagi Setyo mengatakan informasi itu masih didalami.

"Tapi ini juga masih didalami oleh otoritas Filipina dan atase teknis kita di Davao. Namanya kalau dari daftar Syekh Aiman Marzuki. Tapi masih perlu di kroscek lagi dengan beberapa sumber untuk memastikan dia benar-benar WNI," terang Setyo.

Baca selengkapnya »

Jual Beli WTP Berakhir OTT

Jual Beli WTP Berakhir OTT

cerita-indonesia45 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya tindak pidana korupsi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tim penyidik KPK, sore itu langsung bergerak ke gedung yang berada di Jalan Gatot Subroto itu.

Ternyata, informasi dari masyarakat itu benar adanya. Sebanyak enam orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Jumat 26 Mei 2017.

"Setelah KPK melakukan pengecekan informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana korupsi, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat, 26 Mei 2017 di dua lokasi yaitu kantor BPK RI dan kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Enam orang yang ditangkap KPK di Gedung BPK yakni, ALS (Ali Sadli) auditor BPK, RS (Rochmadi Saptogiri) eselon I BPK, JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon III Kemendes, sekretaris RS, sopir JBP dan 1 orang satpam.

Dalam OTT itu, penyidik KPK juga menemukan uang Rp 40 juta di ruangan Ali Sadli. Uang itu diduga kuat terkait suap pada kasus yang berkaitan dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan lembaga tersebut.

"Uang Rp 40 juta yang diduga merupakan bagian total komitmen Rp 240 juta karena sebelumnya di awal Mei sudah diserahkan Rp 200 juta," ungkap Agus.

Selain itu, KPK pun menemukan Rp 1,145 miliar dan 3 ribu dolar AS di brankas Rochmadi. Namun, uang itu belum diketahui apakah terkait dengan tindak pidana korupsi atau tidak.

Setelah dari BPK, penyidik KPK kemudian bergerak ke kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada pukul 16.20 WIB. Dalam gedung yang berada di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, itu KPK menangkap satu pejabat.

"Tim KPK mengamankan Irjen Kemendes PDTT SUG (Sugito) dan untuk keamanan barang bukti, dilakukan penyegelan di sejumlah ruangan. Di BPK disegel dua ruangan yaitu di ruang ALS dan RS, sedangkan di Kemendes PDTT ada empat ruangan yang disegel yaitu di dua ruangan JBP, ruang biro keuangan dan ruangan SUG," tutur Agus.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, sebagai latar belakangnya, pada Maret 2017 KPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan Kemendes PDTT untuk anggaran 2016. Menurut Laode, dalam rangka memperoleh opini WTP, Sugito melakukan pendekatan ke pihak auditor BPK.

"Kode uang yang disepakati 'PERHATIAN' kemudian terkait untuk WTP di Kemendes PDTT tahun 2016," ungkap Laode.

Atas OTT tersebut, KPK menetapkan empat tersangka yaitu sebagai pemberi suap adalah Irjen Kemendes PDTT Sugito dan pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo yang disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak penerima suap adalah auditor utama keuangan negara III BPK, Rochmadi Saptogiri yang merupakan pejabat eselon I dan auditor BPK Ali Sadli. Keduanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca selengkapnya »

Polri dan TNI Perketat Pengamanan di Perbatasan Filipina

Polri dan TNI Perketat Pengamanan di Perbatasan Filipina

cerita-indonesia45 - Pemerintah Filipina telah menerapkan status darurat militer di wilayah Marawi, Filipina Selatan. Hal ini menyusul kelompok ekstremis yang tengah melakukan pemberontakan.

Dengan adanya situasi ini, Polri memastikan pihaknya akan memperketat wilayah yang berbatasan dengan Filipina.

"Pasti ya. Pemerintah sudah mengantisipasi baik ditingkat daerah maupun pusat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Minggu (28/5/2017).

Menurut Setyo, jarak antara Marawi dengan Indonesia cukup dekat. Apalagi ada beberapa pulau milik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina.

Oleh karena itu, Setyo berpendapat pengetatan di wilayah perbatasan penting dilakukan guna mencegah adanya kelompok teror masuk ke Indonesia.

"Ini memerlukan kepedulian kita semuanya agar jangan sampai ada yang masuk ke wilayah kita untuk melakukan aktivitas," terang Setyo.

Tak Perlu Khawatir

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan pihaknya mendukung langkah pemerintah Filipina menggempur militan ISIS di Marawi. Dia menyatakan tidak perlu khawatir terhadap anggota ISIS yang lari dari kejaran Filipina dan mencoba masuk ke Indonesia.

"Larinya mereka dalam gempuran itu tentunya ada yang iya ada yang melarikan diri ke wilayah Indonesia. Jadi kita sudah waspadai mereka itu dan jangan terlalu khawatir masalah itu," tutur Wiranto usai mengikuti acara buka bersama Partai Nasdem di Kantor DPP Partai Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/5/2017).

Menurut Wiranto, dia sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam upaya memperketat perbatasan daerah Indonesia dengan Filipina. Termasuk juga memperbanyak intensitas patroli pasukan di sepanjang daerah batas wilayah dua negara.

"Kita juga sudah memiliki komitmen dengan Pemerintah Filipina untuk masalah kerja sama dalam rangka patroli maritim dan memperkuat patroli-patroli di wilayah perbatasan. Itu untuk menjaga jangan sampai ada kelolosan dari daerah Filipina ke Indonesia," jelas Wiranto.

Sementara itu Panglima TNI Gatot Nurmantyo menambahkan, penjagaan dilakukan baik di jalur darat maupun laut dekat perbatasan Filipina. Jika kedapatan penyusup, maka pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

"TNI dengan Kepolisian (kerja sama). TNI melakukan patroli sepanjang mulai Maluku Utara sampai Sulawesi, patroli laut. Kemudian daratnya sama dengan kepolisian sepanjang pantai itu supaya nggak ada penyusupan," ujar Gatot.

Baca selengkapnya »

Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menteri Desa Siap Diperiksa

Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menteri Desa Siap Diperiksa

cerita-indonesia45 - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyatakan, siap diperiksa KPK terkait dugaan korupsi atas pemberian status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan kementeriannya.

Hal tersebut diungkapkan menyusul tertangkap tangannya Irjen Kemendes PDTT Sugito oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Harus transparan dan termasuk saya anytime siap diperiksa KPK," kata Eko di kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).

Menurut dia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengikuti semua proses hukum terkait Sugito. Dia berharap peristiwa ini bisa menjadi pelajaran dan evaluasi bagi jajarannya.

"Karena sudah jadi tersangka, kita akan ikuti aturan berlaku. Saya berharap kejadian ini bisa membawa pelajaran untuk kita perbaiki lebih baik lagi," ujar Eko.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 26 Mei 2017. Mereka yang ditangkap antara lain auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Irjen Kemendes PDTT Sugito, dan PNS.

Baca selengkapnya »

Didatangi GP Ansor, Afi Nihaya Curhat Kerap Dapat Ancaman

Didatangi GP Ansor, Afi Nihaya Curhat Kerap Dapat Ancaman

cerita-indonesia45 - Nama Afi Nihaya (18) belakangan jadi perbincangan netizen setelah akunnya ditangguhkan Facebook. Siswa SMA Negeri 1 Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, ini kerap membuat tulisan di Facebook yang akhirnya viral.

Terakhir, ia membuat sebuah tulisan mengenai keresahannya pada perselisihan antaragama di Indonesia yang berjudul "Warisan".

Afi banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU) Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Dalam sebuah kesempatan, GP Ansor mendatangi kediaman Afi di Banyuwagi untuk menyampaikan dukungan kepadanya.

"Bapak-bapak dari Ansor kemarin, Jumat 26 Mei datang ke rumah saya untuk memberi dukungan," ucap Afi saat dihubungi Sabtu (27/5/2017).

Kepada para pemimpin Ansor dan Banser yang menemuinya, Afi bercerita kerap mendapat teror, baik melalui media sosial maupun melalui sambungan telepon dari pihak-pihak yang tidak suka dengan tulisannya di Facebook.

Mendengar curhatan Afi, rombongan GP Ansor yang dipimpin Ketua GP Ansor Kabupaten Banyuwangi, M Syukron mengaku siap membela Afi bila ada pihak yang mengancam atau menyudutkan dirinya.

GP Ansor juga memberi semangat kepada Afi untuk tetap berkarya dan tidak berhenti menulis.

"Pesan dari Ansor pokoknya jangan takut bila ada pihak yang suka mengancam. Mereka bilang diabaikan saja, jangan ditanggapi. Mereka intinya mendukung apa saya suarakan saat ini," kata dia.

Afi mengaku selama ini cukup senang karena apa yang dituliskannya di Facebook banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

"Saya merasa senang mendapat banyak apresiasi. Semoga ini bisa menginspirasi banyak orang," Afi menandaskan.

Baca selengkapnya »

Polres Bogor Larang Sahur On The Road

Polres Bogor Larang Sahur On The Road

cerita-indonesia45 - Kepolisian Resor Bogor melarang kegiatan sahur on the road selama Ramadan. Larangan ini guna mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky mengatakan sahur on the road yang biasa dilakukan pelajar sekolah maupun komunitas cenderung bersifat negatif

Beberapa kali tawuran sempat terjadi karena dipicu oleh kegiatan ini. Puluhan remaja berkeliling pada tengah malam dengan menggunakan sepeda motor rawan terjadi gesekan dengan kelompok lain.

"Selama ini lebih banyak mudaratnya," kata Dicky, Rabu 24 Mei 2017.

Untuk mengisi kegiatan selama ramadan, sekolah diimbau dapat mengarahkan para siswa untuk melakukan kegiatan yang lebih positif. Dengan menyalurkan santunan atau bantuan melalui kegiatan lain selain sahur on the road.

"Lebih baik kegiatan dilakukan di yayasan yatim piatu, setelah sahur langsung salat subuh berjamaah. Itukan lebih baik," kata dia.

Selain melarang kegiatan sahur on the road, Polres Bogor juga mengimbau organisasi masyarakat (ormas) untuk tidak melakukan sweeping tempat-tempat hiburan malam maupun tempat penginapan selama bulan ramadan.

"Aksi sweeping justru merugikan ormas itu sendiri," kata Dicky.

Guna mengantisipasi aksi tersebut kepolisian telah berkoordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten Bogor untuk memberikan arahan kepada sejumlah ormas agar bersama-sama menjaga kondusifitas selama bulan Ramadan.

"Dan bagi pemilik tempat hiburan malam juga harus mentaati aturan yang dikeluarkan pemda untuk tidak beroperasi selama bulan puasa," ucap Dicky.

Baca selengkapnya »

Menyisir Jejak Komplotan Bomber Kampung Melayu

Menyisir Jejak Komplotan Bomber Kampung Melayu

cerita-indonesia45 - Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, ketika bom Kampung Melayu, Jakarta Timur, meledak. Sebagian berteriak ketakutan. Tak lama kemudian, tak jauh dari lokasi teror pertama, bom kedua meledak.

Teror bom Kampung Melayu Rabu 24 Mei 2017 malam, menghentakkan Tanah Air.

Lima orang tewas dan beberapa orang terluka. Tak lama kemudian, polisi memastikan dua orang yang tewas merupakan pelaku bom bunuh diri tersebut.

Kepolisian masih memastikan identitas kedua terduga tersebut melalui uji sampel DNA.

Dua inisial tersebut salah satunya adalah INS, warga Gang Warta, Jalan Cibangkong, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. INS diperkirakan memiliki keterkaitan dengan orang yang terlibat dengan insiden bom panci di Lapangan Pendawa, Kota Bandung, Jawa Barat bernama Agus.

Sementara pelaku lainnya berinisial AS, merupakan warga Kampung Ciranji, RT 04/05, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Tiga orang lainnya yang meninggal dunia merupakan polisi yang tengah berjaga di Terminal Kampung Melayu. Mereka yang gugur itu adalah Britu Anumerta Ridho Setiawan, Briptu Anumerta Taufan Tsunami, dan Briptu Imam Gilang Adinata. Ketiganya gugur terkena ledakan bom di tengah pengamanan pawai obor.

Gerak cepat, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menyisir jejak jaringan dari teroris ini.

Densus 88 dibantu Polda Jawa Barat lalu menangkap tiga terduga teroris di tempat terpisah. Ketiga terduga tersebut ditangkap pada Jumat 26 Mei 2017 dinihari.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus mengatakan, mereka yang ditangkap berinisial A, WS, dan J.

A ditangkap di Jalan Mohammad Toha, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Sementara WS ditangkap di Jalan Rancasawo, Rancasari, Kota Bandung, dan J ditangkap di kawasan Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

"Dari hasil pengembangan, kami telah mengamankan tiga pelaku berkaitan dengan tindak terorisme bom Kampung Melayu," ucap Yusri di lokasi penggeledahan Jalan Rancasari, Kota Bandung, Jumat.

Densus pun memeriksa ketiganya secara intensif. Polisi masih mendalami peran mereka dalam peristiwa bom Kampung Melayu yang menewaskan tiga polisi tersebut.

Guna mencari barang bukti, penyidik Densus 88 kemudian menggeledah kediaman WS di Jalan Rancasawo, Kota Bandung.

Menurut dia, penyidik masih mendalami keterkaitan ketiga terduga bom Kampung Melayu dengan tersangka teror di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Cicendo, Bandung.

"Tetapi kemungkinan mengarah ke pelaku yang di Cicendo (bom Taman Pendawa). Tapi harus dipastikan lagi," kata Yusri.

Densus 88 Antiteror juga mengendus keberadaan anggota jaringan teroris Kampung Melayu di Garut. Densus pun menangkap seorang lagi yang diduga rekan bomber bunuh diri Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Pria berinisial H itu dibekuk di Kampung Paledang, RT 01, RW 13 kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karang Pawitan, Garut, Jawa Barat.

"Tadi saya juga kaget, tapi enggak boleh masuk, Sekarang sudah dibawa petugas (densus)," ujar Agus Sopandi, orangtua H, saat ditemui di rumahnya Jumat 26 Mei 2017.

Menurut dia, proses penangkapan anaknya dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan, termasuk dari ketua RT dan RW setempat.

"Totalnya (anggota Densus) saya juga tidak tahu," kata dia dengan raut muka yang masih menunjukkan kekagetan atas penangkapan anaknya.

Agus menambahkan, selain H anggota keluarga lainnya yang ikut digiring antara lain I, yang merupakan istri H dan anaknya yang masih berusia dua bulan. Keterangan H dibutuhkan petugas dalam kaitannya sebagai adik ipar dari Ahmad Sukri, salah seorang terduga pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Timur.

Dia menyatakan, hingga kini belum mengetahui alasan penangkapan anaknya yang bekerja sebagai tukang jahit di rumah itu.

Salah satu anggota Koramil 1102 Karangpawitan, Garut, Iwan Ridwan menambahkan, berdasarkan laporan pemberitahuan yang masuk melalui Muspika Kecamatan Karangpawitan, H ditangkap sekitar pukul 08.00 WIB.

"Setelah itu kami koordinasi dengan ketua RT untuk memastikan lokasi rumahnya," kata dia.

Dalam penangkapan tadi, selain H dan I serta anaknya yang masih bayi, diamankan pula beberapa berkas dan dokumen. "Soal isinya saya belum tahu karena sudah diamankan polisi," ucap Iwan.

Baca selengkapnya »

KPK Tangkap Tangan Pejabat BPK

KPK Tangkap Tangan Pejabat BPK

cerita-indonesia45 - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Salah satu petugas yang diamankan penyidik adalah pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Benar ada kegiatan penyidik KPK di lapangan malam ini. OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan salah satu penyelenggara negara di salah satu institusi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Menurut Febri, KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terjaring OTT. "Tentu kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ada waktu maksimal 1 x 24 jam. Akan disampaikan perkembangannya," ungkap Febri.

Sementara itu, pejabat KPK yang enggan disebutkan namanya mengungkap, pihak yang ditangakap tangan salah satunya adalah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"(Pejabat) BPK (sudah diamankan). Sudah di KPK sekarang," bisik sumber tersebut.

Masih belum diketahui terkait kasus apa penangkapan pejabat BPK tersebut. Namun saat ini gedung BPK RI terdapat garis KPK.

Pimpinan KPK saat ini belum memberikan keterangan apapun terkait kabar penangkapan ini.

Baca selengkapnya »

Jokowi: UU Antiterorisme akan Permudah Aparat Cegah Aksi Teror

Jokowi: UU Antiterorisme akan Permudah Aparat Cegah Aksi Teror

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi lokasi bom di sekitar halte busway Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jokowi menegaskan bila Undang-undang Antiterorisme perlu segera diselesaikan agar kejadian serupa bisa dicegah.

"Kita ingin pemerintah segera menyelesaikan Undang-undang Antiterorisme sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menindak, utamanya dalam pencegahan," kata Jokowi di lokasi kejadian, Kamis (25/5/2017).

Jokowi tampak ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Wakapolri Komjen Syafruddin.

Jokowi menyebut bila terorisme sudah menjadi masalah semua negara. Untuk itulah, menurut Jokowi, Undang-undang itu penting sebagai landasan hukum.

"Ini yang paling penting, agar lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum terjadi," ucap Jokowi.

Ledakan bom terjadi pada Rabu (24/5) malam kemarin di sekitar halte busway Kampung Melayu. Bom meledak 2 kali pada pukul 21.00 WIB dan 21.05 WIB.

Ledakan itu menyebabkan tiga orang polisi tewas, dan dua orang pelaku bom bunuh diri juga tewas. Selain itu, sebelas korban luka-luka kini dirawat di rumah sakit.

Baca selengkapnya »

Polda Jatim Tingkatkan Pengamanan Pasca Bom Kampung Melayu

Polda Jatim Tingkatkan Pengamanan Pasca Bom Kampung Melayu

Pasca kejadian bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan keamanan setiap markas. Terutama bagi personel yang menjalankan tugas di jalanan.

"Perintah Kapolda (Irjen Pol Machfud Arifin) jelas, melakukan peningkatan operasional kepolisian menyangkut deteksi patroli penjagaan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kamis (25/5/2017) malam.

"Kewaspadaan juga ditingkatkan pada pribadi dan mako," lanjutnya.

Dia menerangkan, setiap personel yang menjalankan tugas, tidak boleh sendiri. Apalagi untuk anggota yang bertugas di jalan. "Harus saling mengawasi satu sama lainnya, dan jangan sendiri-sendiri," katanya.

Sementara itu, peningkatan keamananan juga dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ketat bagi mereka yang masuk ke markas kepolisian (mako).

"Pengawasan di setiap mako, tidak boleh sembarangan orang masuk, dan harus dilakukan pemeriksaan secara ketat," terangnya.

Barung menjelasan, alasan peningkatan keamanan pada mako dan setiap personel polisi karena diindikasikan pelaku teror akan mengincar target dari kepolisian.

Indikasi tersebut dilihat dari beberapa kasus teror terhadap kepolisian seperti terjadi di Tuban, Solo, hingga di terminal Kampung Melayu pada Rabu (24/5) malam.

"Kan terbukti, pelaku mengancam petugas kepolisian seperti di Tuban, Solo, Kampung Melayu," jelasnya.

Baca selengkapnya »

Ganti pemimpin ganti cara kerja

Ganti pemimpin ganti cara kerja

Pemerintah Provinsi DKI mengatakan ada wacana mengurangi jumlah personel petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau dikenal sebagai pasukan oranye. Pertimbangan itu diambil karena pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno ingin masyarakat mengelola sampah secara mandiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat. Gamal mengatakan pengelolaan sampah lingkungan akan dilakukan masyarakat sendiri.

"Dinas Lingkungan Hidup memberikan penguatan terhadap regulasi yang ada, regulasi untuk pengelolaan sampah lingkungan. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, kan nggak perlu banyak PPSU," kata Gamal di sela rapat dengan tim sinkronisasi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

"Jadi PPSU itu ke depannya nggak perlu sebanyak ini karena masyarakat mengelola sendiri (sampah mereka)," lanjutnya.

Gamal belum bisa memastikan berapa jumlah PPSU yang akan dikurangi. Lantaran saat ini pihaknya masih harus menguatkan regulasi program pengelolaan sampah.

"Belum ada angka, belum sampai ke situ. Makanya ini penguatan regulasinya dulu. Pastikan bahwa regulasi itu dilaksanakan dengan benar, pengelolaan sampah lingkungan oleh mandiri, oleh warga," tuturnya.

Sementara itu, anggota tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Marco Kusumawijaya, menampik akan ada pengurangan petugas PPSU. Marco memastikan program pengelolaan sampah lingkungan akan dijalankan.

"Kami menekankan pengurangan sampah pada tingkat rumah tangga. PPSU kan tidak mengurus rumah tangga, PPSU mengurus sampah ruang publik. Jadi, kalau kita bilang mengurangi sampah, apakah akan mengurangi PPSU, ya belum tentu. Kami belum tahu sampai sejauh apa," ujar Marco saat dikonfirmasi di Balai Kota

Baca selengkapnya »

Kapolri tegaskan ada bukti kuat makar ingin gulingkan Jokowi

Kapolri tegaskan ada bukti kuat makar ingin gulingkan Jokowi

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian membeberkan alasan atas tuduhan makar yang dilakukan sejumlah aktivis berbalut aksi bela Islam beberapa waktu lalu. Tito mengatakan penyidik menemukan fakta sejumlah aktivis merencanakan agenda makar terhadap pemerintahan Joko Widodo melalui media sosial.

"Kami jelaskan bahwa dasar tuduhan dugaan makar, ada fakta yang ditemukan penyidik, ada tersebar di media sosial diantaranya di youtube," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Polisi mengungkap adanya pertemuan mengusung tema besar Konsolidasi Pergerakan Menuju Jihad 212, people power 2016. Dari situ penyidik menyimpulkan belasan aktivis termasuk Rachmawati Soekarnoputri menggelar rapat teknis terkait gerakan makar.

"Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat bertemakan Konsolidasi Pergerakan Menuju Jihad 212, people power 2016 terdapat rapat teknis," ujarnya.

Penyidik kepolisian juga telah turun ke lapangan terkait dugaan makar. Hasilnya, ditemukan sejumlah putusan yang mengarah gerakan makar yaitu mengembalikan UUD 1945 asli, menggulingkan Jokowi dan menangkap Basuki T Purnama alias Ahok.

"Dari survei di lapangan tentang pertemuan terbatas, yang menghasilkan untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, menurunkan Jokowi, membentuk pemerintahan transisi, menghukum dan menangkap Ahok," tegas dia.

Ditambah lagi, dugaan penyidik diperkuat pemeriksaan laboratorium forensik. Terdapat percakapan di ponsel sejumlah tersangka yang mengarah pada makar.

"Ada fakta dr labfor HP milik beberapa tersangka terkait upaya tersebut. Pasal yang ditersangkakan pasal 107 KUHP," ucapnya.

Baca selengkapnya »

Begini Ancaman Revolusi Habib Rizieq untuk NKRI dari Arab Saudi

Begini Ancaman Revolusi Habib Rizieq untuk NKRI dari Arab Saudi

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Sihab atau Habib Rizieq memang masih bersikeras untuk tidak pulang ke Indonesia dan memenuhi panggilan kepolisian atas kasus pornografi yang menjeratnya. Setelah merasa dikriminalisasi dan akan membawa kasus ini ke PBB, kini ada pesan lain yang disampaikan.

Melansir CNN, Habib Rizieq dikatakan akan melakukan revolusi putih dari Arab Saudi jika penanganan kasusnya tetap dilanjutkan. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP FPI Sobri Lubis yang juga mengungkapkan Rizieq khawatir hanya jadi bulan-bulanan politik jika pulang ke Indonesia.

Bahkan, ia menilai sejumlah kasus yang dikenai terhadap Habib Rizieq adalah rekayasa dan hanya politik balas dendam atas vonis 2 tahun yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kini mendekan di Rutan Mako Brimob.

"Jika rezim penguasa terus menerus menekan ulama dan membela penista agama, maka bukan tidak mungkin Rizieq Shihab akan umumkan revolusi putih untuk NKRI dari tanah suci," ujar Sobri. Namun tak dijelaskan lebih lanjut bagaimana revolusi putih tersebut.

Awalnya, sebenarnya Rizieq sempat berniat kembali ke Indonesia dan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, namun ia ingin melaksanakan nazar Umrah terlebih dulu yang ia janjikan jika Ahok kalah dalam persidangan.
Ditambah, ia mengetahui dirinya dinyatakan sebagai buronan dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang telah menetapkan lawan bicaranya, Firza Husein sebagai tersangka. "Ditambah lagi ada upaya polri minta bantuan interpol untuk cari dan tangkap Habib Rizieq di luar negeri, sehingga beliau bagaikan target teroris internasional," tambah Sobri.

Meski begitu, pengacara Rizieq, Sugito Atmo Prawiro kerap membantah jika kliennya tersebut melarikan diri dari kasusnya dengan pergi ke Arab. Karena diklaim pihaknya, Habib Rizieq tak hanya Umrah, melainkan juga mengatur strategi menghadapi kasusnya yang disebut dikriminalisasi.

Baca selengkapnya »

Apa yang Di Alami Ahok Kami Merasa Sudah Cukup

Apa yang Di Alami Ahok Kami Merasa Sudah Cukup

Veronica Tan, istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, atas semua yang menimpa sang suami sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya dituduh melakukan penistaan agama dan divonis dua tahun penjara, membuat keluarganya ingin menyudahi semua itu.

“Sejak pertama Bapak menjadi Gubernur hingga proses pengadilan, menjadi tersangka, lalu kemudian menjadi terpidana, hingga kini, kami sekeluarga merasa sudah cukup. Kami merasa cukup atas semua yang terjadi," kata Veronica di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Bahkan untuk menyudahi semuanya itu, keluarga mantan Bupati Belitung Timur itu tak lagi memperpanjang proses hukum berupa banding atas vonis dua tahun penjara yang diterima Ahok.

Selanjutnya, disebut Veronica, keluarga hanya fokus memberi dukungan kepada Ahok untuk menjalani hukumannya.

"Kami hanya ingin mensupport Bapak menjalani masa hukumannya dua tahun dengan tenang. Semoga Bapak sehat, tabah dan selalu dalam lindunganNya,” ujarnya.

Ditambahkannya, apa yang akan dilakukan keluarga semata-mata atas pesan Ahok sendiri. “Kami akan melanjutkan kehidupan kami seperti yang seharusnya kami lanjutkan. Seperti apa yang Bapak pesankan. Keluarga dan anak-anak akan tetap mendukung Bapak,” tandas Vero, sapaan akrab Veronica.

Seperti diketahui, sudah dua pekan Ahok ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, setelah divonis bersalah dalam kasus penistaan agama dalam sidang putusan yang digelar Selasa (9/5/2017) lalu. Ahok dianggap terbukti melanggar Pasal 156a KUHP

Baca selengkapnya »

PT KAI Cek Persiapan Angkutan Lebaran 2017

PT KAI Cek Persiapan Angkutan Lebaran 2017

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro melakukan pantauan kesiapan penyelenggaraan masa angkutan Lebaran 2017. Titik-titik rawan diantisipasi baik karena faktor alam maupun non-alam.

"Kita berangkat dari Jakarta kemudian mengecek satu persatu dan berhenti di Cirebon. Kita cek kesiapan stasiun-stasiun besar yang nantinya akan menerima penumpang untuk angkutan Lebaran. Secara prisnsip, karena ini pekerjaan rutin, mereka siap," kata Edi saat tiba di Stasiun Tawang menggunakan kereta inspeksi, Senin (22/5/2017) malam.

Dalam mengecek kesiapan stasiun, Edi juga melihat fasilitas umum seperti toilet dan ruang kesehatan. Ia juga menyempatkan berbincang dengan penumpang maupun calon penumpang.

Hal yang dipantau dalam pengecekan kali ini yaitu daerah rawan baik karena faktor alam maupun non alam. Faktor alam salah satunya longsor. Contoh di Cirebon setidaknya ada 3 titik rawan longsor. Sedangkan rawan non-alam yaitu pelempatan batu, peletakkan balok atau batu di rel, dan perlintasan sebidang atau tanpa palang pintu.

"Kita kerahkan pasukan atau kru untuk menjaga. Salah satu yang diperhatikan adalah lintasan. Perlintasan sebidang ini sangat membahayakan karena ketika saudara-saudara kita mau pulang ke kampung, ini kan padat. Harus ada penjagaan baik di perlintasan resmi maupun tidak," jelasnya.

Sementara itu Direktur Keselamatan DJKA, Eddy Nursalam menambahkan ada perintah dari Menteri Perhubungan untuk menutup perlintasan sebidang. Saat ini jumlah perlintasan sebidang di seluruh Indonesia mencapai 6.000 titik.

"Sudah dimulai (penutupan perlintasan sebidang) akhir tahun (2016). Dimulai dari sekitar Jakarta ada 19 titik," kata Eddy.

Penutupan perlintasan sebidang memang tidak bisa dilakukan seketika karena harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat yang punya wewenang dan melihat apakah ada jalan lain yang bisa diakses warga. Oleh sebab itu penutupan saat ini diprioritaskan yang sudah memiliki fly over, underpass atau yang dekat dengan perlintasan resmi.

"Kita sulit kalau tidak ada alternatif, masyarakat mau lewat mana," katanya.

Eddy juga menyampaikan, perlintasan sebidang terus bertambah karena banyak warga yang membuatnya sendiri tanpa melalui prosedur yang benar dan hasilnya berbahaya.

"Pembangunan perlintasan sebidang harus ada izin. Kalau tidak, wajib tutup," pungkas Eddy.

Baca selengkapnya »

Pemanggilan Sandiaga untuk Lengkapi Proses Penyidikan

Pemanggilan Sandiaga untuk Lengkapi Proses Penyidikan

cerita-indonesia45 - KPK mengonfirmasi pemanggilan Sandiaga Salahuddin Uno pada Selasa, 23 Mei. Sandiaga dipanggil sebagai saksi terkait dua perkara yang ditangani KPK.

"Besok direncanakan pemeriksaan saksi Sandiaga Uno untuk tersangka DPW (Dudung Purwadi) karena KPK masih memproses beberapa penyidikan yang terkait dengan proyek-proyek grup Permai atau Nazaruddin yang dulu pernah kita lakukan. Salah satunya adalah pembangunan Wisma Atlet dan Rumah Sakit Pendidikan di Udayana," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Salah satu yang menjadi latar belakang pemanggilan Sandiaga adalah karena pernah menjabat sebagai Komisaris PT Duta Graha Indah (DGI). Keterangan Sandiaga dibutuhkan tim penyidik KPK.

"Salah satu posisi yang dulu pernah sebagai Komisaris DGI. Apa yang mau didalami penyidik besok tentu belum bisa kita sampaikan. Terkait kehadiran saksi, jadi kita butuh beberapa keterangan untuk melengkapi proses penyidikan," tutur Febri.

Secara tegas KPK membantah anggapan pemanggilan pemeriksaan ini berunsur politis. Walau kasus tersebut sudah bergulir lama, keterangan Sandiaga dianggap kembali diperlukan penyidik.

"Saya kira tidak (politis) ya. Banyak saksi yang juga kita panggil sebelumnya. Apakah latar belakang saksi ada yang dari partai politik atau ada calon kepala daerah, itu hal lain yang kita pisahkan," tegas Febri.

"Kita jalan di proses hukum saja," imbuhnya.

Sandiaga sudah mengonfirmasi pemanggilan KPK. Sandiaga menyatakan akan kooperatif dengan memenuhi dua panggilan yang diagendakan pukul 10.00 dan 13.00 WIB.

"Intinya saya akan hadir dan klarifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh KPK dan tentunya mendukung, fungsi dan tujuan dari KPK dalam penegakan atikorupsi, penegakan hukum tentunya harus kita sokong secara 100%," kata Sandiaga.

Dalam surat pemanggilan KPK, Sandiaga akan dipanggil menjadi saksi atas kasus yang melibatkan tersangka Dudung Purwadi sebagai Direktur Utama PT Graha Indah atas kasus pengadaan alkes di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univesitas Udayana dan pembangunan pembangunan wisma atlet di Palembang.

Kaus tersebut juga melibatkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, Made Meregawa dan Marisi yang berasal dari pihak swasta.

Baca selengkapnya »

Djarot Tegaskan Akan Menindak Illigals

Djarot Tegaskan Akan Menindak Illigals

cerita-indonesia45 - BNNP DKI Jakarta baru-baru ini mendapati adanya transaksi narkoba di tempat hiburan malam 'Illigals'. Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pihaknya telah memberi peringatan keras.

"Narkoba sudah saya bilang, untuk 'Illigals' itu peringatan keras banget, satu butir saja ditemukan di situ (lagi) langsung ditutup dan dia tidak boleh menggunakan tempat itu untuk kegiatan hiburan malam, harus ganti," ujar Djarot di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017).


Sebelumnya Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengaku kecewa karena ada tempat hiburan malam 'Illigals', tak ditutup setelah ada penggerebekan narkoba. Djarot kemudian menanggapi bahwa tempat hiburan malam itu sudah diberi teguran keras.

"Ya, makanya harus karena aturannya kita, satu kali peringatan keras, satu kali lagi kena dia," tegasnya.

"Satu kali peringatan keras," lanjut dia.

Penggerebekan narkoba di diskotek 'Illigals' dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta pada Kamis (11/5) dini hari. Dalam penggerebekan itu anak Ayu Azhari, Sean Azad, ditangkap oleh BNNP DKI.

Pada Jumat (12/5) pemasok narkoba di diskotek itu, Dony Irawan, tewas ditembak aparat. Dony ditembak petugas karena berusaha melarikan diri saat proses penyergapan terkait pengembangan penyidikan kasus narkoba

Baca selengkapnya »

Nelayan Temukan WNA Yunani yang Hanyut di Perairan Aceh

Nelayan Temukan WNA Yunani yang Hanyut di Perairan Aceh

cerita-indonesia45 - Nelayan Desa Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Aceh, menemukan seorang warga negara asing (WNA) di tengah laut kawasan setempat.

"WNA tersebut sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Arun. Dia sedang ditangani oleh tim medis," kata Ketua Tim SAR Aceh Utara, Dahlan saat ditemui detikcom di RS Arun, Senin (22/5/2017) malam.

Dia menyebutkan, kondisi WNA itu sangat lemas saat ditemukan. Menurut informasi yang diterimanya, WNA itu berasal dari Negara Yunani.

"Informasi WNA ini hanyut kita ketahui dari pihak Basarnas Banda Aceh, mereka melaporkan ke kita bahwa ada seseorang yang jatuh dari kapal. Mereka pun dapat kabar dari Basarnas di Jakarta. Ada kapal yang melaporkan ABK-nya yang hilang di tengah laut. Sore tadi, dapat kabar bahwa nelayan telah menemukan WNA itu," sebut Dahlan.

Dahlan menyebutkan, WNA itu bernama Papargryis Charalampos (27) dan berkewarganegaraan Yunani. Dia ditemukan di sekitar 40 mil dari bibir pantai kawasan setempat oleh nelayan yang sedang melaut. Kalau dilihat dari fisiknya, dia nyaris tidak tertolong namun dia masih tetap bertahan.

Sementara Kapolsek Dewantara, AKP Fitriadi mengatakan setelah mendapatkan informasi penemuan WNA itu, langsung ke lokasi. Di sana, nelayan sudah mengevakuasi ke bibir pantai setempat sekitar pukul 20.30 WIB.

"Kami langsung membawa WNA itu ke RS Arun. Sampai di sana, langsung diberikan pertolongan pertama," kata Fitriadi ditemui di RS Arun

Baca selengkapnya »

Berada di Medan, Kapal Pembangkit Turki Siap Beroperasi di Juni

Berada di Medan, Kapal Pembangkit Turki Siap Beroperasi di Juni

Jakarta Kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) Onur Sultan berkapasitas 240 megawatt (MW) telah bersandar di dermaga PLTGU Belawan, Medan, Minggu 21 Mei 2017 pukul 10.30 WIB.

Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN Amir Rosidin mengatakan, MVPP ini dihadirkan sebagai bentuk upaya perseroan dalam meningkatkan pasokan listrik untuk kebutuhan daya pada sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Kapal asal Turki tersebut, telah berada di perairan Indonesia sekitar 15 mil dari posisi sandarnya pada Jumat lalu. Kapal MVPP Onur Sultan dengan panjang 300 meter dan lebar 50 meter ini memiliki mesin PLTD buatan Wartsila berkapasitas 18,81 MW per unit dengan jumlah total 24 unit dan mesin PLTU dengan kapasitas 2x15 MW.

Amir menjelaskan, salah satu kelebihan MVPP ini adalah memiliki kemampuan dual fuel yang dapat menggunakan bahan bahar minyak (BBM) jenis Heavy Fuel Oil (HFO) dan juga bahan bakar gas (BBG).

Selain itu, kapal pembangkit listrik yang disewa PLN selama 5 tahun ke depan ini memiliki beberapa kelebihan lain. Mulai dari tidak membutuhkan lahan untuk membangun, mobilitas relokasi cepat. Kemudian fleksibilitas dalam penggunaan bahan bakar, konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, tingkat produksi limbah relatif rendah, dan pengaruh kebisingan terhadap masyarakat relatif lebih rendah.

"Dengan hadirnya kapal pembangkit listrik ini merupakan solusi cepat untuk pemenuhan kebutuhan listrik sambil menunggu pembangkit permanen dibangun. MVPP ini akan menambah keandalan sistem kelistrikan Sumbagut dengan kapasitas daya 240 MW, dimana kapasitas ini dapat ditingkatkan hingga 480 MW," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/5/2017).

MVPP ini dijadwalkan untuk sinkron dengan sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara pada Kamis 1 Juni 2017 serta ditargetkan resmi beroperasi (Commercial Operation Date/COD) pada minggu kedua Juni 2017.

"Dengan masuknya tambahan daya 240 MW dari MVPP, nantinya daya mampu sistem Sumbagut dapat 2.287 MW dengan perkiraan beban puncak tertinggi yang mencapai 2.075 MW. Hal ini membuat sistem Sumbagut memiliki cadangan daya sekitar 212 MW," tandas dia.

Baca selengkapnya »

Mendadak Jadi Wali Kota Risma di Geekfest 2017

Mendadak Jadi Wali Kota Risma di Geekfest 2017

Beragam inovasi digital tersaji di Geekfest 2017 di Mall Perijinan Jalan Tunjungan Surabaya, Sabtu-Minggu, 20-21 Mei 2017. Salah satu yang menarik perhatian adalah booth eksperimental Smart City Surabaya.

Para pengunjung yang rata-rata berusia muda tersebut mencoba karya DC Imaji yang bekerjasama dengan KokBisa?. Mereka menjelajahi keaslian Kota Pintar Surabaya dengan menggunakan teknologi virtual reality.

"Kami membuat content virtuality tentang smart city kota Pahlawan dan mengajak pengunjung untuk merasakan bagaimana menjadi seorang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menjalankan tugas," tutur Co Founder DC Imaji, Utomo Widiasa, di lokasi Geekfest 2017, Minggu (21/5/2017).

Dia menjelaskan, selama ini pihaknya lebih fokus untuk mengerjakan foto dan video 360 dalam kegiatan properti dan pariwisata. Kreasi keliling Surabaya 360 ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan tangan terbuka menggandeng pihaknya untuk menampilkan karya kolaborasi industri kreatif.

"Tertarik ke Bu Risma karena sangat mendukung untuk menggabungkan kreativitas dan teknologi anak muda dan mau terlibat langsung. Ini merupakan karya pertama kali di pemerintahan Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, founder KokBisa? Ketut Yoga Yudistira menyampaikan, dalam teknologi virtual reality tersebut, pengunjung ditantang berkeliling Surabaya dan melihat bagaimana wali kota yang karib disapa Risma itu bekerja. Aktivitasnya mulai dari mengontrol kemacetan, membangun ruang publik seperti taman dan jembatan di Kenjeran, serta memantau perizinan.

"Agar pengalaman tersebut terasa semakin nyata, kami menggunakan teknologi video 360 yang berkolaborasi dengan DC Imaji yang merupakan pakar teknologi 360," katanya.

Salah satu pengunjung Geekfest 2017, Anis, mengaku jika penampilan teknologi virtual reality tersebut sangat menarik.

"Bagus, karena bisa melihat kota Surabaya dan melihat Bu Risma bersama menata kota Pahlawan ini. Jadi paham sulitnya menata kota," ujar warga Gunung Sari Indah Surabaya itu.

Baca selengkapnya »

Djarot Sebut Tidak Main-Main Tertibkan Kembali PKL Tanah Abang

Djarot Sebut Tidak Main-Main Tertibkan Kembali PKL Tanah Abang

Beberapa hari terakhir, kawasan Pasar Tanah Abang kembali mengalami kemacetan parah. Pemicunya tak lain karena banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar bahkan badan jalan.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah memerintahkan Satpol PP setempat untuk menjaga lokasi dan menertibkan PKL yang masih membandel. Djarot tidak main-main soal ketertiban di kawasan Pasar Tanah Abang ini.

"Kita harus tegas, dan jangan mereka berpikir 'eh gubernurnya sudah ganti'. Belum. Buktinya toh. Jangan macam-macam," tegas Djarot usai membuka pekan imunisasi internasional di Rusunawa Pesakih, Jakarta Barat, Sabtu (13/5/2017).

Djarot Saiful Hidayat mengatakan, permasalahan itu menjadi sorotan di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Dia bahkan membahas permasalahan ini pada rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota.

Djarot bahkan langsung menelepon Kepala Satpol PP DKI Jakarta dan Jakarta Pusat saat rapim dilaksanakan. Politikus PDIP itu meminta petugas menjaga lokasi tersebut sampai benar-benar tertib.

"Sekarang sudah, kamu cek aja. Coba cek aja sekarang. Terus dijaga, saya minta kemarin. Saya telepon, waktu rapim kita juga sampaikan. Tadi saya ingetin juga. Sebab jika dibiarkan terus menjelang masuk bulan puasa semakin ruwet," ujar Djarot Saiful Hidayat.

Baca selengkapnya »

Lulung: PKL Tanah Abang Diajak Negosiasi, Jangan Diusir Terus

Lulung: PKL Tanah Abang Diajak Negosiasi, Jangan Diusir Terus

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung menilai pedagang kali lima (PKL) Tanah Abang yang kembali berdagang ke trotoar lantaran tidak adanya solusi yang ditawarkan kepada mereka. Dia pun meminta Pemprov DKI untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pedagang.

"Kenapa hari ini masih dagang? Karena tempo hari itu tidak ada solusi. Akhirnya mereka datang lagi datang lagi, kemudian kalau pun Blok G tidak berhasil (ditertibkan), ya diajak ngomong dong pedagangnya, jangan gusur terus," ketus Lulung usai rapat rekonsiliasi Tim Anies-Sandi di Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Karena jika pendekatan yang dilakukan dengan menggusur PKL tanpa adanya komunikasi, akan membuat pedagang tetap melakukan aksinya. Mereka menggelar dagangannya di trotoar.

"Jadinya kerjaan rumah lagi," kata Lulung.

Menurut dia, permasalahan PKL Tanah Abang sepatutnya tidak lagi terjadi. Mengingat kepemimpinan Ahok-Djarot sudah berlangsung tiga tahun.

"Tiga tahun kemarin cukup itu untuk mencari solusi. Jadi saya pikir harus ada relokasi, kan ada lokasi-lokasi yang banyak dan bisa dimanfaatkan, Tanah abang no problem lah kalau soal akses jalan," terang Lulung.

Baca selengkapnya »

Bocah 8 Tahun Ditemukan Tewas dan Terikat dalam Karung

Bocah 8 Tahun Ditemukan Tewas dan Terikat dalam Karung

Nurfadilah Salah (8) ditemukan tewas dalam keadaan tangan terikat dan dimasukkan ke dalam karung. Sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat melaporkan hilangnya korban.

Siswi kelas 2 SDN Palembang ini sempat bermain di lokasi tempat ditemukannya korban di Jalan Ki Marogan, Kertapatih Palembang, Sumatera Selatan. Namun usai salat Jumat, Nurfadilah tak kunjung pulang hingga malam hari.

"Cucu saya ini hilang sejak hari Jumat (19/5) siang, dicari tidak ketemu sampai tadi pagi. Terus tadi siang kita laporkan ke Polsek Kertapatih," ujar kakek Nurfadilah, Masud kepada wartawan di Rumah Sakit Bhayangkara, Sabtu (20/5/2017) malam.

Sementara itu, Kanitreskrim Polsek Kertapatih Iptu Muhammad Izer membenarkan adanya penemuan mayat yang dalam keadaan terikat di dalam karung tersebut. Nurfadilah ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan.

"Pas ditemukan itu memang pakai pakaian lengkap, tapi tidak pakai celana dalam dan kondisinya sangat memprihatinkan," ujar Izer.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap mayat korban untuk mengetahui penyebab kematian. Serta memeriksa saksi-saksi di lokasi ditemukannya korban.

"Saat ini masih kita lakukan pemeriksaan luar dulu. Termasuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi," tutupnya.

Baca selengkapnya »

Tiba di Arab Saudi, Jokowi Akan Hadiri KTT Negara Islam-AS

Tiba di Arab Saudi, Jokowi Akan Hadiri KTT Negara Islam-AS

Presiden Joko Widodo bersama rombongan tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Dalam lawatannya di Arab Saudi, Jokowi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara Islam-AS di King Abdulaziz Convention Center pada hari Minggu (21/5).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, pesawat kepresidenan yang membawa Jokowi dan ibu negara Iriana tiba di Pangkalan Udara King Salman, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (20/5/2017) pukul 20.15 waktu setempat atau Minggu (21/5) pukul 00.15 WIB. Di lokasi, tampak menjemput dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel dan Deputi Gubernur Riyadh Pangeran Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz.

Dari bandara, Jokowi dan Iriana langsung menuju hotel. Pada hari Minggu (21/5) waktu setempat, Jokowi akan menghadiri KTT Negara Islam-AS di King Abdulaziz Convention Center, Riyadh.

Dalam acara tersebut, Jokowi akan berbicara soal upaya Indonesia melawan radikalisme dan terorisme. Selain itu, Jokowi akan menyampaikan pentingnya kerja sama internasional pemberantasan radikalisme dan terorisme.

Usai menghadiri KTT, Jokowi dan Iriana bersama rombongan akan kembali ke Indonesia. Jokowi diperkirakan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jaktim, Senin (22/5/2017) pagi.

Turut menyertai Jokowi dan Iriana dalam penerbangan dari Jakarta menuju Riyadh, di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/KPN Andri Hadi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan.

Seperti diketahui, pesawat yang membawa Jokowi sempat transit di Banda Aceh untuk mengisi bahan bakar. Mengenai acara KTT, acara forum negara-negara berpenduduk Islam dan AS itu bakal dihadiri 55 kepala negara/kepala pemerintahan.

"Saya dan rombongan akan berangkat ke Riyadh, Saudi Arabia, memenuhi undangan yang langsung diberikan ke saya dari utusan khusus Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (20/5).

Baca selengkapnya »

Peringati Harkitnas, Kaka Slank: Pertahankan Kebhinekaan RI

Peringati Harkitnas, Kaka Slank: Pertahankan Kebhinekaan RI

Vokalis band Slank, Akhadi Wira Satriaji alias Kaka menyerukan sejumlah tuntutan dalam perayaan Hakitnas (Hari Kebangkitan Nasional). Seruan ini dilatarbelakangi karena sejumlah persoalan yang belakangan ini timbul ke masyarakat.

Kaka mengajak peserta melihat persoalan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Ia meminta setiap pihak mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera.

"Mari kita akhiri persoalan di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang adi, makmur, dan sejahtera," ujar Kaka di Gang Potlot, Jaksel, Sabtu (20/5/2017).

Seruan Kaka juga mewakili kegundahan hati nurani Slank, dan Slankers di Indonesia. Terlebih pasca-pilkada ini sejumlah isu SARA yang dipolitisasi oleh sejumlah oknum masyarakat.

"Kami meminta pemimpin jangan membiarkan korupsi dan narkotika merajalela, dukung upaya pembelaan HAM dengan benar dan baik, mari jaga kekayaan negeri jangan biarkan dijarah apalagi dirusak, dan selamatkan demokrasi," seru Kaka.

Kaka juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia agar dapat menjaga kedamaian dan ketenteraman NKRI.

"Pertahankan kebhinekaan Indonesia dari perpecahan," pungkasnya.

Baca selengkapnya »

Gunung Sinabung Erupsi, Kemenhub Imbau Maskapai untuk Waspada

Gunung Sinabung Erupsi, Kemenhub Imbau Maskapai untuk Waspada

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami erupsi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau kepada maskapai penerbangan tidak memaksakan kehendaknya untuk menerbangkan pesawat.

"Saya ingatkan kepada semua insan penerbangan, terutama para pilot dan ATC, para General Manager, serta Kepala Bandara agar mewaspadai sebaran abu vulkanik ini. Sebelum melakukan operasional penerbangan, harus selalu meminta data dan pertimbangan dari BMKG setempat. Jangan memaksakan untuk terbang jika memang keadaan tidak memungkinkan.

Sedangkan bagi pesawat yang sudah terbang, pilot harus selalu berkoordinasi dengan pihak ATC untuk memberitahu jalur udara (airways/ ATS Route) yang aman dari sebaran abu vulkanik tersebut," ujar Dirjen Hubungan Udara Kemenhub Agus Santoso dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (20/5/2017) malam.

Agus juga mengimbau kepada penumpang bersabar hingga menunggu cuaca benar-benar kondusif. "Kepada penumpang pesawat, kami sampaikan agar bersabar dan memaklumi untuk menunggu sampai keadaan cuaca kondusif aman untuk penerbangan demi keselamatan bersama," jelas Agus.

"Kita harus selalu jalankan prinsip zero tolerance untuk kepentingan keselamatan dan keamanan penerbangan," tambahnya.

Semburan material dari erupsi Gunung Sinabung sejauh 4 kilometer. Hingga saat ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menetapkan status Gunung Sinabung berada pada level IV atau awas.

Dari catatan BNPB, hingga saat ini total ada 7.214 jiwa yang mengungsi di 8 pos pengungsian atau 2.038 keluarga. Namun hanya ada 2.863 jiwa yang tinggal di pos pengungsian.

Baca selengkapnya »

DPW Banten: Hanya PKB Partai Islam yang Aman dan Solid

DPW Banten: Hanya PKB Partai Islam yang Aman dan Solid

Partai kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan akan berada pada posisi nomor dua sebagai parpol nasional pada Pemilu 2019 mendatang. Untuk itu, semua kader diminta untuk bekerja keras guna mencapai target tersebut.

"Semua harus bekerja keras, bekerja dan turun ke masyarakat. Semua harus menyukseskan," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai bersilaturahmi dengan seluruh kader di Banten, Kota Serang, Jum'at (19/05/2017).

Atas instruksi itu, DPW PKB Banten mengaku siap menyukseskan agenda DPP tersebut meski belum mengetahui akan menyumbang berapa banyak suara untuk mencapai target posisi dua nasional.

"Saya tidak mau berbicara pasti, karena ini masih penggodokan. Karena hari ini, hanya PKB partai hijau (Islam) yang aman dan solid. Warga Nahdliyyin hanya PKB pilihannya," kata Ketua DPW PKB Banten Abdul Gani.

Pihaknya mengklaim bahwa dengan menggerakkan seluruh sayap partai beserta badan otonomnya seperti Garda Bangsa, maka hasil tersebut dapat diraih.

"Di pusat misalkan sudah melakukan pendampingan kepada TKI. Kita sudah punya tim medsos, DPC di delapan kabupaten kota, PAC ada 150," tegas Gani.

Baca selengkapnya »

Kurang Bukti, Polisi Lepas Terduga Penyerang Novel Baswedan

Kurang Bukti, Polisi Lepas Terduga Penyerang Novel Baswedan

Perwakilan Polda Metro Jaya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang. Pertemuan ini untuk menjelaskan perkembangan penyelidikan kasus penyerangan Novel Baswedan serta alasan pelepasan sejumlah terduga pelaku.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, polisi terpaksa melepas sejumlah tersangka yang sudah ditangkap. Hal tersebut lantaran kurangnya barang bukti.

"Jadi memang untuk H dan M tidak terkait dengan kasus penyiraman ini," tutur Argo seperti ditayangkan  Malam SCTV, Jumat (19/5/2017).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk membantu polisi mengungkap kasus ini. Ia juga berharap agar kasus penyerangan Novel Baswedan dapat segera terungkap.

"KPK tetap ingin kasus ini segera bisa dituntaskan dengan cara kita sharing informasi tadi," ujar Agus.

Pertemuan rutin antara KPK dengan Polda Metro Jaya rencananya akan digelar dua minggu sekali. Sementara Novel Baswedan sendiri saat ini masih menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Singapura.

Saksikan video pertemuan KPK dengan Polda Metro Jaya terkait kasus Novel Baswedan selengkapnya berikut ini.

Baca selengkapnya »

Kota Pintar 2017 Bukan DKI atau Bandung, tapi Ini...

Kota Pintar 2017 Bukan DKI atau Bandung, tapi Ini...

Kabupaten Gresik, Jawa Timur terpilih sebagai Kota Pintar atau Smart City 2017 bersama 25 kabupaten/kota lainnya di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), karena mempunyai daya saing yang berbasis teknologi dan informasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Gresik, Budi Raharjo di Gresik, Kamis mengatakan terpilihnya daerahnya sebagai Kota Pintar 2017 berdasarkan surat tertanggal 5 Mei 2017, No 265KOMINFO/DJAl/AI.01.05/05/2017.

Ia mengatakan sebelum terpilih, Gresik melakukan berbagai tahapan sesuai dengan ketetapan Kemenkominfo, seperti pada 2004 mulai membangun laman atau website, kemudian tahun 2011 bupati menerbitkan Perbup 52/2011 tentang Masterplan Teknologi Informasi, dan kemudian tahun 2012 mulai membangun Jaringan Fiber Optik (FO).

"Tahun 2013, kembali bupati menerbitkan Perbup 44/2013 tentang Simda, disusul tahun 2015 menerbitkan Perbup 2/2015 tentang Pedoman Pemanfaatan TIK, dan tahun 2016 Gresik merancang draf Master Plan TIK 2016-2020," katanya.

Dengan tahapan itu, kata Budi, kemudian pada tahun 2017 Gresik terpilih sebagai Kota Pintar, yang disusul pembentukan Kebijakan Gerakan menuju Smart 100 City bersama 25 Kabupaten lain di Indonesia.

Menurutnya, kota pintar harus berdaya saing yang berbasis teknologi informasi, dengan dukungan sinergi Pembangunan Ekonomi Cerdas (Smart Economy), Partisipasi Cerdas Masyarakat (Smart People).

Selain itu, juga dibutuhkan Tata Pemerintahan Cerdas (Smart Government), Pengelolaan Sarana Transportasi Cerdas (Smart Mobility), Pengelolaan Sumber Daya Alam Cerdas (Smart Living), dan Pemeliharaan Lingkungan Cerdas (Smart Environment).

"Gresik kini menyiapkan dokumen serta tambahan sarana prasarana agar nantinya saat peluncuran Kota Pintar 2021, semuanya sudah siap," ujarnya.

Sementara itu, kata Budi, untuk peluncuran Kota Pintar 2021, Dinas Kominfo Gresik kini terus melakukan koordinasi dengan semua anggota Tim TIK seluruh perangkat daerah.

"Hampir setiap minggu kami terus menerus memberikan arahan semacam update TIK. Materinya termasuk tentang antisipasi serangan malware ransomeware wannacry yang kami laksanakan hari ini," katanya.

Untuk Jawa Timur ada tiga kabupaten yang juga bersama terpilih sebagai Kota Pintar 2017, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Banyuwangi.

Baca selengkapnya »

Fahri Hamzah Duga Pimpinan PKS Tersandera Masalah Hukum

Fahri Hamzah Duga Pimpinan PKS Tersandera Masalah Hukum

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis (18/5/2017), mengungkapkan kekecewannya terhadap hasil rapat paripurna DPR yang menyetujui penggunaan hak angket. Menurutnya, hasil ini tak lepas dari sikap PKS yang menurutnya tersandung oleh kasus hukum sebagian tokoh-tokohnya.

"Fraksi PKS di komisi III DPR sesungguhnya sejak awal mengikuti dan memahami dinamika sidang yang menghendaki adanya usulan untuk menggunakan hak angket kepada KPK terkait pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran. Itulah yang menyebabkan fraksi PKS ikut menyetujui keputusan rapat komisi III dan KPK yang berlangsung secara maraton dalam dua hari," kata Fahri di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Fahri mengklaim sejak peristiwa kriminalisasi menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus Import daging pada awal tahun 2013 yang lalu, sebetulnya kader dan pimpinan PKS telah memahami perlunya upaya evaluasi terhadap kinerja KPK agar partai bisa bekerja maksimal.

"Dengan pergantian pimpinan PKS tahun 2015 maka nampak ada semacam sandera akibat banyaknya pimpinan PKS yang masuk dalam jajaran pimpinan teras sekarang yang memiliki persoalan hukum baik sebagai mantan menteri, pejabat Pemda maupun anggota DPR," ujar Fahri.

Fahri bersikeras bahwa Fraksi PKS selama mengkritik KPK tidak saja bersumber dari fakta bahwa PKS pernah menjadi korban, tetapi juga pemahaman yang jernih bahwa ada temuan penyimpangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, temuan tersebut telah menjadi temuan BPK dan laporan masyarakat.

Fahri menduga, sikap fraksi PKS yang berbalik seolah menentang penggunaan hak angket dan mendukung KPK disebabkan adanya sandera jajaran pimpinan PKS yang memiliki persoalan hukum. Menurutnya, sebagian bahkan sedang dalam proses pemeriksaan dan temuan BPK.

"Sangat disesalkan sikap Fraksi PKS yang berada di bawah tekanan sehingga mengabaikan fakta pentingnya evaluasi terhadap kinerja KPK setelah 15 tahun beroperasi melalui UU No. 30 tahun 2002. Tekanan pimpinan PKS juga mengisolasi anggota yang sejak awal bersama anggota lainnya mengkaji persoalan Penegakan hukum yang kita tidak pasti dan bermasalah," jelas Fahri.

Fahri mengimbau Majelis Syuro PKS sebagai lembaga tertinggi segera menggelar sidang untuk menyelamatkan PKS dari sandera segelintir orang yang bermasalah.

Baca selengkapnya »

Tim Kuasa Hukum: Tidak Ada Foto dan Suara Habib Rizieq dalam Chatting

Tim Kuasa Hukum: Tidak Ada Foto dan Suara Habib Rizieq dalam Chatting

im Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI mengatakan tidak ada bukti keterlibatan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam kasus dugaan percakapan melalui WhatsApp yang diduga bermuatan pornografi.
Ketua Tim Advokasi sekaligus pengacara Habib Rizieq yakni Kapitra Ampera mengatakan tidak ada foto Rizieq dalam kasus yang kini ditangani Polda Metro Jaya tersebut.
"Di situ tidak ada foto Habib Rizieq. Tidak ada suara Habib Rizieq dengan perempuan-perempuan dalam konten yang dituduhkan," kata Kapitra saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Menurut Kapitra, perkembangan teknologi saat ini bisa menghasilkan seperti chatting yang sebenarnya manipulasi.
"Kalau hanya berpedoman dalam chatting itu mudah dimanipulasi sehingga tidak valid," kata Kapitra.
Sebelumnya, Rizieq mengabaikan tiga kali panggilan Polda Metro Jaya.
Rizieq berstatus saksi terkait dugaan chatting berunsur pornografi antara dirinya dengan Firza Husein melalui aplikasi WhatsApp.

Baca selengkapnya »

Ternyata Rizieq Shihab Ingin Rekonsiliasi dan Temui Hasto Hingga Wiranto

Ternyata Rizieq Shihab Ingin Rekonsiliasi dan Temui Hasto Hingga Wiranto

Kapitra Ampera, kuasa hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, mengatakan kliennya berkomunikasi dengan banyak pihak yang berseberangan dengannya dalam Pilkada DKI.
Sebab, Rizieq meyakini ia dikriminalisasi atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI.
"Kita ingin rekonsiliasi dengan semua pihak, termasuk Hasto Sekjen PDI-P, sudah temui Habib di gunung (Megamendung), sudah komunikasi," kata Kapitra dalam konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2017).

Kapitra mengatakan Rizieq sudah usai dengan ingar-bingar pilkada lalu.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui Rizieq.
Begitu pula Polri dan Menko Polhukam Wiranto.
Ia mempertanyakan kenapa kini ia diseret dalam kasus "chat" WhatsApp berkonten pornografi.
"Yang Habib sampaikan ke saya, sudah final karena tiga agenda yang dimenangkan umat islam, maka ada yang marah, padahal ini sudah mau cooling down semua, sudah ingin kembali ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren," kata Kapitra.
Kini Rizieq harus berhadapan dengan isu yang dibantahnya.
Ia membantah ada percakapan mesum antara dirinya dengan Firza Husein.
Yusril Ihza Mahendra sempat menawarkan untuk menjadi ahli dalam kasus ini.
"Dan Yusril sudah menawarkan sebagai saksi," kata Kapitra.
Namun melihat tekanan dari polisi, Rizieq akhirnya urung menjalani proses hukum dan memilih mencari perlindungan di luar Indonesia.
Ia akan ke markas PBB di Jenewa, Swiss untuk meminta perlindungan HAM.
"Malah Habib diundang ke Jenewa untuk mempresentasikan apa yang menimpa dia, bahkan ada pengacara internasional menawarkan diri untuk membawa Mahkamah Internasional ya, di Den Haag," ujar Kapitra

Baca selengkapnya »